Belanja Negara Tembus Rp 2.204,4 Triliun di 2018, Untuk Apa Saja?

Pemerintah memproyeksikan belanja negara pada tahun depan mencapai Rp 2.204,4 triliun. Ke mana belanja negara itu dialirkan?

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 16 Agu 2017, 15:01 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2017, 15:01 WIB
Belanja Negara Tembus Rp 2.204,3 Triliun di 2018, Untuk Apa Saja?
Belanja Negara Tembus Rp 2.204,3 Triliun di 2018, Untuk Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memproyeksikan belanja negara pada tahun depan mencapai Rp 2.204,4 triliun. Rencananya dana ini akan diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat.

"Hal ini dilakukan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2018 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Upaya peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial tersebut dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang.

Selain itu, dalam rangka penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, Pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan non tunai dan juga akan diperluas penerima manfaatnya.

"Untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, Pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik," terang Jokowi.

Dalam rangka peningkatan akses pendidikan, pemerintah akan melanjutkan kebijakan pemberian Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu siswa, serta alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 262,1 ribu sekolah umum dan madrasah di seluruh penjuru Tanah Air.

Masih dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada bayi atau stunting.

Hal ini mengingat seribu hari pertama kehidupan akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, terkait dengan kemampuan emosional, sosial dan fisik, serta kesiapan untuk belajar, berinovasi dan berkompetisi.

"Program ini akan sangat penting untuk memperbaiki kualitas anak-anak Indonesia ke depan sebagai investasi kita di sumber daya manusia Indonesia," ungkap Jokowi.

Saksikan video menarik di bawah ini:

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya