Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah berupaya keras meningkatkan daya saing Indonesia di mata internasional. Salah satu upayanya adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Sayang, langkah yang dilakukan itu akan terasa percuma jika tak diimbangi upaya para penegak hukum untuk menindak dan mencegah terjadinya korupsi.
"Kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing. Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ini musuh kita bersama," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraannya di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Karena itu, dia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi. Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK.
"Selain memerangi korupsi yang menggerogoti APBN, menggerogoti uang rakyat, kita juga terus menguatkan sistem dan basis data perpajakan nasional," tegas Jokowi.
Untuk itu, atas nama pemerintah, ia mengucapkan terima kasih kepada DPR, yang telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
"Kita optimis bahwa dengan perppu tersebut, APBN Indonesia akan semakin kokoh karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat," ucap Jokowi.
Selain itu, dia menegaskan, Indonesia juga semakin siap menyambut era keterbukaan informasi internasional yang memberlakukan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).
Tonton video menarik berikut ini: