Tingkatkan Daya Beli, Pemerintah Harus Perhatikan 4 Hal Ini

Perlu ada dorongan untuk memperbaiki industri pengolahan yang tengah mengalami deindustrialisasi.

oleh Septian Deny diperbarui 21 Agu 2017, 09:00 WIB
Diterbitkan 21 Agu 2017, 09:00 WIB
20150827-Kenaikan Harga Sembako Bikin Daya Beli Turun-Jakarta
Seorang ibu memilih sayuran di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (27/8/2015). Naiknya harga kebutuhan pokok membuat pembeli mengurangi pembelian bahan makanan hingga menyebabkan daya beli masyarakat turun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Penurunan daya beli masyarakat yang terjadi belakangan ini dinilai bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya perbaikan daya beli masyarakat dalam jangka pendek.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, sebagai solusi jangka pendek, pemerintah harus memperbaiki daya beli masyarakat pada kelompok masyarakat bawah. Caranya, dengan lebih banyak menciptakan lapangan kerja agar kelompok ini memiliki pendapatan tetap.

"Selain itu perlu ada dorongan untuk memperbaiki industri pengolahan yang tengah mengalami deindustrialisasi. Serapan tenaga kerja dari sektor industri masih mengalami penurunan ini yang harus dibenahi. Pemerintah sudah punya obat 15 paket kebijakan ekonomi, soal deregulasi, logistik, insentif bagi industri padat karya sudah dibahas semua. Sekarang paket kebijakan itu perlu dievaluasi lagi," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (21/8/2017).

Kemudian, pemerintah juga harus lebih optimal dan tepat waktu dalam menyalurkan bantuan sosial. Sebab bantuan sosial seperti dalam Program Keluarga Harapan (PKH) turut membantu pengeluaran masyarakat golongan bawah.

"Jaring pengaman bagi masyarakat miskin jangan sampai terlambat disalurkan. Contohnya adalah beras sejahtera yang terlambat disalurkan langsung memukul daya beli masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) juga harus tepat sasaran. Diharapkan transisi bantuan sosial ke nontunai dapat segera dilakukan untuk mengefektifkan jaring pengaman ditengah kelesuan ekonomi," kata dia.

Selanjutnya, pemerintah harus menjaga harga pangan stabil sampai akhir tahun. Terkait dengan hal ini, kinerja Satgas Pangan yang dibentuk juga harus dievaluasi kembali.

"Kita dukung Satgas Pangan, asalkan sasarannya jelas yaitu perbaikan rantai pasok. Jangan kemudian satgas pangan justru melakukan gerebek-gerebek yang sifatnya represif sehingga mengganggu pasokan pangan," lanjut dia.

Terakhir, pemerintah harus menjaga harga dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), listrik dan Elpiji 3 kg. Kenaikan harga tiga barang energi ini turut berdampak pada inflasi dan memukul daya beli masyarakat.

"Kemudian, Pemerintah juga harus menjaga harga BBM bersubsidi, listrik dan Elpiji 3 kg tidak mengalami kenaikan sampai akhir tahun untuk menjaga inflasi agar tidak menembus 4,5 persen," tandas dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya