Menhub Serahkan Pengelolaan 10 Bandara dan 20 Pelabuhan ke Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan RI (Menhub) Budi Karya Sumadi akan menyerahkan pengelolaan 20 pelabuhan dan 10 bandar udara ke swasta. Adapun swasta yang dimaksud oleh Budi Karya mulai dari BUMN dan perusahaan nonpelat merah.

Dia mengaku upaya Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) bandara dan pelabuhan oleh swasta ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo.

"Presiden sudah menyetujui, dan total ada 30 bandara dan pelabuhan yang kita kerja samakan. Harapannya akan ada efisiensi untuk pembangunan pelabuhan dan bandara yang lebih kecil lainnya," kata Budi Karya di kantornya, Selasa (5/9/2017).

Budi Karya memaparkan, dari jumlah bandara dan pelabuhan tersebut, anggaran Kemenhub yang dialokasikan paling tinggi dalam pengelolaannya adalah di Bandara Tanjung Karang dan Sentani, yang masing-masing lebih dari Rp 50 miliar. Adapun anggaran paling kecil adalah di beberapa pelabuhan dengan rata-rata tiap tahunnya sekitar Rp 10 miliar.

Saat ini hingga dua minggu ke depan, Budi Karya meminta kepada Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut untuk menghitung berapa angka penghematan yang diperoleh dari penyerahan 30 bandara dan pelabuhan tersebut ke swasta.

"Perkiraan kita di atas Rp 800 miliar per tahunnya. Itu akan lebih bermanfaat kalau kita alkasikan untuk pembangunan bandara dan pelabuhan lain yang ada di wilayah terpencil," tambah dia.

Semuanya, Budi menargetkan, akan selesai diserahterimakan ke swasta pada Desember 2017. Dengan begitu, mulai 2018, Kemenhub bisa lebih fokus dalam menjalankan perannya sebagai otoritas, bukan lagi sebagai operator.

"Kalau untuk swasta, paling banyak minat itu kelola Bandara Komodo di Labuan Bajo. Sementara sisanya akan kita serahkan ke BUMN, Angkasa Pura, dan Pelindo," ujar dia (Yas)