Januari 2018, Jokowi Genjot Proyek Padat Karya Besar-besaran

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo memerintahkan 4 Kementerian untuk menggenjot proyek padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Proyek ini akan melibatkan masyarakat desa sehingga bisa mencetak lapangan pekerjaan.

4 Kementerian tersebut ialah Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan. Pemerintah pun sedang siapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk genjot proyek padat karya itu. Perpres itu akan keluar pada Januari 2018.

"Saya perintahkan mulai Januari 2018, kementerian itu akan kita perintahkan untuk menggarap proyek yang menyerap tenaga kerja yang besar," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan Pimpinan Redaksi media di Istana Negara, Senin (30/10/2017).

Dikatakan Jokowi, proyek ini akan melibatkan masyarakat desa. Nantinya akan ada 200 orang dari setiap desa untuk bekerja.

Upah mereka, lanjut Jokowi akan dibayar secara mingguan yang bersumber dari dana desa. Diketahui, anggaran dana desa untuk tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun.

"Dari dana tersebut akan dibayarkan untuk 200 orang (setiap desa). Jadi jika ada 74 ribu desa, maka akan ada 15 juta orang," lanjutnya.

Dengan demikian, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat bukan berupa uang tunai langsung, melainkan lewat lapangan pekerjaan. Jokowi yakin, langkah ini bisa bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan memutar roda perekonomian.

Tonton video menarik berikut ini: 

Pemerintah kini tengah fokus untuk menggenjot daya beli masyarakat yang dianggap lesu, khususnya di kalangan menengah bawah lantaran terdampak dari aksi menahan belanja kelas menengah ke atas.

Hal tersebut tergambar dari tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2017 yang sebesar 4,95 persen dan membuat pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5,01 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menuturkan, beberapa upaya pemerintah untuk kembali meningkatkan daya beli masyarakat yaitu melalui tingkat upah, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki ekonomi dan konfiden investasi.

"Kita perbaiki kebijakan yang bisa menciptakan lapangan kerja, memperbaiki tingkat daya beli melalui tingkat upah, perbaikan ekonomi dan confidence dari tingkat investasi yang baru sehingga bisa menciptakan perputaran ekonomi baru. Itu yang kita harapkan dari paket-paket kebijakan," terangnya.

Ekonom BCA David Sumual menilai kebijakan yang dibuat Presiden Jokowi bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat. "Ini cash for work jadi mereka dapat dana dengan bekerja. Pendapatan mereka bisa dibelanjakan sehingga meningkatkan dana beli dan mendukung ekonomi," kata dia.

Namun, David mengingatkan proyek infrastruktur yang melibatkan masyarakat desa juga perlu melihat kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, perlu selektif memilih proyek infrastruktur yang mempekerjakan masyarakat desa.

Selain itu, David menuturkan bila melibatkan masyarakat misalkan petani untuk mengerjakan infrastruktur juga perlu disesuaikan dengan jadwal bertani.

"Kalau musim tanam agak susah. Jadi perlu perencanaan. Misalkan sambil tunggu panen, bisa melibatkan masyarakat untuk mengerjakan infrastruktur di desanya," kata dia.