Pengusaha Minta Fasilitas Kemudahan Usaha Hingga ke Kawasan Timur

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengapresiasi pencapaian pemerintahan Jokowi-JK dalam mengejar kemudahan berbisnis. Kendati demikian, kemudahan berbisnis tersebut perlu diperluas hingga ke kawasan timur Indonesia (KTI).

“Kita mesti akui ada banyak pencapaian soal kemududahan berbisnis ini, misalnya masalah akses listrik, dan administrasi perizinan, hanya konsentrasi kemudahan ini mesti diperluas sampai ke KTI,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Sebagaimana diketahui, Bank Dunia baru saja menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari seluruh negara dalam hal kemudahan berbisnis atau ease of doing business.

Menurut Bank Dunia , Indonesia telah melakukan reformasi di sejumlah lini yang membuat peringkat kemudahan berbisnis naik, dari yang sebelumnya berada di peringkat ke-91 kini diposisi ke-72.

Bank Dunia memberikan 39 indikator reformasi untuk kemudahan berbisnis yang telah diadopsi Indonesia selama 15 tahun terakhir, dan membuat Indonesia menjadi satu dari 10 reformer teratas di dunia.

Sebagian dari indikator itu telah diterapkan Indonsia dalam empat tahun terakhir. Bahkan Selama dua tahun berturut-turut, Indonesia sudah melakukan tujuh reformasi yang sekaligus merupakan jumlah reformasi tertinggi dalam satu tahu.

Meski demikian, Kadin berharap agak kemudahan itu dapat ditularkan ke kawasan timur. Andi mengatakan, perbaikkan sangat pesat terjadi di daerah-daerah Pulau Jawa dan bagian barat Indonesia.

Sedangkan, hambatan terbesar di KTI adalah ketersediaan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah. “Soal SDM masih sangat lemah dan reformasi birokasi belum cukup optimal mendorong kemudahan berbisnis,” ujar Andi.

Tak hanya itu, Andi berharap agar Pemda-Pemda di kawasan timur Indonesia tidak menambah paraturan-peraturan daerah yang baru dan mempersulit dunia usaha.

“Ancaman lainnya potensi Pemda-Pemda membuat aturan-aturan daerah yang mempersulit dunia usaha cukup terbuka. Apalagi kalau dikaitkan dengan perebutan sumber daya alam daerah. Ini repotnya,” pungkas Andi.

Terkait ketersediaan infrastruktur, Andi mengatakan perlahan-lahan mulai mengalami perbaikkan seiring dengan perhatian pemerintahan Jokowi-JK yang sangat masif untuk KTI selama tiga tahun memerintah.

Kadin menilai, kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi-JK sudah dijalur yang tepat dan tereksekusi dengan cukup baik. Bahkan Kadin meminta kepada Jokowi-JK, agar ritme pembangunan tersebut tidak mengendor meski diterpa oleh berbagai isu keterbatasan ketersediaan anggaran. 

Tonton Video Pilihan Ini:

Peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) meningkat ke posisi 72. Hal ini membuat peringkat Indonesia lebih baik dari Cina yang menduduki peringkat 78, India di peringkat 100, dan Brazil di posisi 125.

“Itu akan terus kita perbaiki. akan terus kita benahi. Dulu, berapa? 120 masuk ke 106, masuk lagi ke 91, masuk lagi sekarang ke 72. Artinya, kita sudah lebih baik sekarang ini dari China, lebih baik dari India. lebih baik dari Brazil,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Meski telah mengalami peningkatan, lanjut dia, pemerintah akan tetap berupaya mencapai target yaitu peringkat 40 di 2019.

“Artinya harus ada pembenahan total, reform total, dari urusan perizinan, urusan listrik, urusan properti, urusan semuanya harus semakin baik,” kata dia.

Dengan semakin mudahnya perizinan dalam berusaha, Jokowi berharap akan membuka lapangan kerja baru sehingga berdampak pada perekonomian nasional.

Sebagai informasi, dalam laporan Bank Dunia tentang peringkat negara dengan kemudahan berusaha, New Zealand menduduki peringkat pertama dan menyusul di peringkat kedua adalah Singapura.