Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa Telan Dana Lebih dari Rp 1 T

Upaya mewujudkan pemindahan ibu kota akan digunakan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 14 Des 2017, 19:00 WIB

Diterbitkan 14 Des 2017, 19:00 WIB

Upaya mewujudkan pemindahan ibu kota Jakarta akan menggunakan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Foto lansekap Ibu Kota dengan latar depan Tugu Monas, Jakarta Pusat, Selasa (14/11). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan, realisasi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa akan menelan dana lebih dari Rp 1 triliun. Sumber pembiayaannya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana investor.

"Estimasi (kebutuhan pendanaan) suatu angka. Yang pasti lebih besar dari Rp 1 triliun," tegas Bambang usai menghadiri Outlook Pasar Modal 2018 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Dia menjelaskan, guna mewujudkan pemindahan ibu kota akan digunakan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tujuannya agar tidak membebani APBN, sehingga menggandeng pihak swasta.

"Kita akan kerja sama dengan swasta yang bisa meringankan beban pemerintah dan tidak memberatkan APBN," ujar mantan Menteri Keuangan ini.

Skema KPBU tersebut, menurut Bambang, dapat dikembangkan atau dimodifikasi. "Intinya yang pasti ada urusannya dengan properti. Kita tidak akan menyewa, karena kan tanahnya milik pemerintah," dia menjelaskan.

Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa Bikin Daya Saing Ekonomi RI Turun?

Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa berpotensi memicu pembengkakan ongkos logistik maupun biaya lain yang akan berpengaruh pada daya saing ekonomi bangsa.

"Nah itu (pemindahan ibu kota ke luar Jawa) ongkosnya besar, karena ibu kota kan penentu daya saing ekonomi kita," tegas dia usai menghadiri acara Indonesia Economic Quarterly di Energy Building SCBD, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Calon Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut meminta agar pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap. Kajian atau studi yang nantinya diselesaikan, sambung Emil tidak langsung diimplementasikan.

"Kondisi ekonomi kita lagi struggling, kalau dipindahkan langsung begitu saja akan menjadi tantangan berat karena kita lagi dalam momen tidak boleh ngerem suplai gas (untuk memacu pertumbuhan ekonomi)," ia menerangkan.

Emil menyarankan, kajian tersebut didiskusikan kembali oleh para pakar atau publik mengenai latar belakang pemindahan ibu kota dan dampaknya terhadap ekonomi maupun lingkungan. Itu karena pemindahan ibu kota menjadi titik awal diskusi yang lebih serius dan berbobot.

"Ini kajian bagus karena akan mendorong kekuatan ekonomi baru untuk Indonesia Timur, tidak hanya terkonsentrasi di Jawa. Kajian dibuka ke publik dampaknya apa, karena industri yang mendukung akan pindah semua, bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing bangsa," jelas suami dari artis Arumi Bachsin ini.

Dia bahkan mengusulkan ibu kota pindah ke Madura. Alasannya, Madura dekat dengan wilayah Indonesia bagian timur, dan didukung dengan infrastruktur seperti jembatan Suramadu dan kereta semicepat Jakarta-Surabaya.

"Pulau Madura sangat menarik, bisa dipertimbangkan menjadi ibu kota karena dia dekat dengan Indonesia bagian timur, seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali. Kalau ada opsi lain selain luar Jawa, Pulau Madura bisa dipertimbangkan," tandas putra dari mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak itu.

Lanjutkan Membaca ↓