Menko Luhut Peringatkan Jangan Ada Korupsi di Proyek LRT

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memperingatkan kepada seluruh pihak untuk tidak main-main dengan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Terutama peringatan terhadap korupsi.

Luhut menegaskan LRT menjadi proyek strategis nasional dengan nilai investasi mencapai Rp 29,9 triliun. Dalam memenuhi pendanaan tersebut, sebesar Rp 19,25 triliun akan ditanggung PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan sisanya oleh PT Adhi Karya Tbk.

"Saya pikir ini bentuk kerja keras kita semua selama ini, dan ini proyek terintegrasi yang pendanannya cukup besar. Jangan sampai ada korupsi di proyek ini, kita akan pasang rambu korupsi," kata Luhut di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Bahkan, Luhut mengaku siap untuk rutin meninjau ke lapangan guna memastikan proyek LRT Jabodebek berjalan dengan benar dan tidak ada penyalahgunaan anggaran sama sekali. Maka dari itu, seluruh pihak diminta untuk transparan.

Dalam proyek ini, banyak pihak terkait yang terlibat dalam pendanaan LRT. Pasalnya anggaran Rp 29,9 triliun diperoleh di luar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pihak yang terlibat mulai dari Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, KAI dan Adhi Karya.

Dalam perolehan pendanannya, setidaknya ada 12 bank, baik bank dalam negeri dan luar negeri yang memberikan fasilitas sindikasi pinjaman.

"Ini bukti bangsa kita itu hebat, banyak orang-orang pintar di sini, kalau kita saling berkoordinasi dengan baik, dalam satu tim, kita bisa kerjakan proyek LRT sebesar ini tanpa melibatkan asing," pungkas Luhut.

Tonton Video Pilihan Ini

Pemerintah menetapkan tiket light rail transit (LRT) Jabodebek sebesar Rp 12 ribu. Tarif tersebut telah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar 50 persen agar masyarakat bisa menjangkaunya.

"PSO juga nanti dihitung dengan satu jumlah tertentu, di mana sebagian itu dibebankan kepada penumpang kira-kira Rp 12 ribu. Sedangkan lainnya, akan ditanggung pemerintah. Saya kira 50 persen bagian yang merupakan penumpang mesti bayar, sebagian di-carry oleh pemerintah," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Budi Karya mengatakan, penerimaan tiket akan digunakan untuk membayar pinjaman untuk proyek LRT. Sementara, pemerintah juga akan memberikan subsidi untuk menunjang pengembalian pinjaman LRT. Dia mengatakan, subsidi akan diberikan selama 12 tahun.

Dia melanjutkan, jumlah penumpang ditaksir mencapai 200 ribu per hari dan mencapai puncaknya 420 ribu per hari.

"Kita mulai dari 200 ribu dan ada puncak 420 ribu di tahun ke-12. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya mungkin lebih cepat dari itu," lanjutnya.

Budi Karya bilang, total subsidi yang akan dikucurkan dalam 12 tahun sekitar Rp 16 triliun. "Kira-kira sementara ini Rp 16 triliun dalam 12 tahun," tandas dia.