Bayar Subsidi ke Pertamina dan PLN, Pemerintah Rogoh Rp 97,6 T

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan telah membayar tagihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji ke PT Pertamina (Persero) dan subsidi listrik ke PT PLN (Persero) sebesar Rp 97,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, subsidi pemerintah mengeluarkan dana subsidi untuk‎ BBM dan Elpiji sebesar Rp 47 triliun pada 2017. Angka itu lebih tinggi dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar Rp 44,5 triliun.

"Tahun 2017 subsidi energi BBM elpiji telah dibayar Rp 47 triliun, lebih tingggi dari APBNP," kata Sri Mulyani, di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (2/1/2017).

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah membayar ke PLN sebesar Rp 50,6 triliun untuk subsidi listrik pada 2017. Angka itu lebih tinggi dari target APBNP 2017 sebesar Rp 45,4 triliun‎.

"Listrik juga dari anggaran Rp 45,4 triliun, kami bayar ke PLN Rp 50,6 triliun lebih tinggi dari APBNP," ungkap dia.

Sri Mulyani menuturkan, pembayaran subsidi energi tahun ‎ini jauh lebih tinggi dari tahun lalu. Untuk subsidi BBM dan Elpiji tumbuh 7,7 persen dan subsidi listrik tumbuh 19,8 persen.

"Hanya subsidi BBM, Elpiji dan listrik yang realisasinya lebih tinggi dibanding tahun lalu," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani, membayar ‎utang pemerintah atas subsidi yang telah disalurkan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Jonan mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan dana subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Elpiji dan listrik. Dana ini yang diminta untuk segera dibayarkan.

"Saya mohon kepada Menkeu agar ada alokasi segera untuk membayar tagihan Pertamina sebagai badan usaha kepada pemerintah. Jadi ini PLN juga sama," kata Jonan, pekan lalu.

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengungkapkan, pemerintah memiliki utang ke Pertamina atas subsidi BBM dan Elpiji yang telah disalurkan sebesar Rp 40 triliun, kemudian sebagian telah dibayarkan Rp 5,‎5 triliun.

‎"Itu kan dulu tagihan kita Rp 40 (triliun). TNI Sudah dibayar Rp 5,5 triliun. kita berharap mungkin kalau enggak akhir tahun ini awal tahun depan sisanya," papar Elia.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir melanjutkan, PLN memiliki piutang ke pemerintah lebih dari Rp 10 triliun, atas subsidi listrik yang disalurkan sepanjang 2016 sampai 2017. Rencananya utang pemerintah tersebut akan dibayar akhir tahun ini.

"‎Lebih dari Rp 10 triliun belum dibayar. Baru akan dibayarkan akhir tahun," dia menuturkan.