Penyaluran Subsidi Elpiji Pakai Kartu Bakal Berlaku 2019

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksanaan penyaluran subsidi elpiji ‎3 kilogram (kg) tepat sasaran akan mundur dari rencana semula diterapkan pada 2018 menjadi 2019. Program penyaluran subsidi elpiji 3 kg itu untuk kurangi subsidi. 

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan, saat ini dilakukan verifikasi data penerima subsidi elpiji 3 kg, untuk dimasukkan ke dalam kartu bantuan sosial (bansos).

‎"Dana bansos yang dikordinasikan oleh Kementerian Sosial baru setengah. Butuh verifikasi di lapangan itu enggak semudah itu semuanya," kata Ego, di Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Ego menuturkan, program tersebut belum bisa diterapkan pada 2018. Lantaran masih dilakukan persiapan pendataan masyarakat yang berhak menerima subsidi Elpiji 3 kg.

Berdasarkan data yang tersedia, ada 25 juta masyarakat yang berhak menerima subsidi elpiji, namun data tersebut harus dipastikan lagi agar subsidi benar dinikmati oleh pihak yang berhak.

"Jadi target di 2018 kita masih melaksanakan persiapan. Kami sudah anggarkan di 2018 tapi belum tertutup,"‎ ujar dia.

Ego memperkirakan pelaksanaan penyaluran subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran, dengan menggunakan media kartu b‎aru bisa dilaksanakan pada 2019.

"Iya 2019. Secara ini ya. Ini namanya orang kerja kita terus akan melakukan berusaha kalau bisa tiba-tiba datanya siap ya nanti akan dibawa ke sidang kabinet," tutur Ego.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melimpahkan pelaksanaan program penyaluran ‎subsidi langsung elpiji 3 kilogram (kg) ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Kementerian ESDM sebelumnya telah melakukan uji coba penyaluran subsidi elpiji langsung di Tarakan, Kalimantan Utara. Melalui program ini, masyarakat akan menerima subsidi secara langsung. Tidak seperti saat ini, subsidi masuk dalam harga elpiji sehingga semua kalangan masyarakat bisa menikmatinya.

"Ini subsidi langsung pada keluarga yang membutuhkan, bukan subsidi kepada barangnya," kata Jonan.

Rencananya, penyaluran subsidi elpiji 3 kg langsung akan memanfaatkan media Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu tersebut juga akan menyalurkan subsidi dari sektor lain yang juga akan dikeluarkan Kemensos.

Pelimpahan wewenang ke Kemensos agar instansi yang mengurusi penyaluran subsidi tidak ‎terpisah. ‎"Memang ada pembicaraan dengan Kepala Bappenas kalau bisa yang menerapkan Kementerian ESDM, tapi saya tidak sepakat, biar saja itu di Kementerian Sosial, jadi satulah di situ, jangan dipisah," dia menegaskan.

Menurut Jonan, untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi elpiji bisa menggunakan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Meski kurang valid, tetapi data tersebut telah digunakan untuk penyaluran subsidi tepat sasaran pada sektor kelistrikan.

"Sebenarnya data di TNP2K kalau toh tidak valid 100 persen, misalnya saja 99,99 persen, mestinya bisa dipakai, karena datanya itu dipakai juga untuk subsidi listrik," papar Jonan.

Adapun rencana pelimpahan pelaksanaan program penyaluran subsidi elpiji langsung tersebut akan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

"Jadi nanti dalam pembahasan asumsi makro 2018 di Komisi VII DPR ini harus dibicarakan. Biarkan di Kemensos," imbuh dia.‎