Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Dana Pendidikan Tembus Rp 444 T di 2018, Terbanyak buat Apa?

Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 149,68 triliun tersebar di 20 kementerian/lembaga.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 08 Jan 2018, 15:31 WIB

Diterbitkan 08 Jan 2018, 15:31 WIB

Minim Fasilitas, Siswa Madrasah Belajar Tanpa Meja dan Kursi

Kondisi ini membuat para siswa tidak nyaman. Terlebih selama proses mengajar, mereka harus duduk di lantai sejak pagi hingga siang hari.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp 444,13 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Dari jumlah itu, terbanyak mendapat jatah anggaran pendidikan adalah Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 52,68 triliun, antara lain untuk membayar gaji para guru agama di pusat maupun daerah.

Dikutip dari laman Setkab.go.id, Senin (8/1/2018) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN 2018, pemerintah mengalokasikan Rp 444,13 triliun untuk pendidikan dari total anggaran belanja senilai Rp 2.220 triliun di 2018.

Anggaran pendidikan tersebut mengalir untuk pemerintah pusat sebesar Rp 149,68 triliun, melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 279,45 triliun, dan anggaran pendidikan melalui pembiayaan sebesar Rp 15 triliun.

Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 149,68 triliun tersebar di 20 kementerian/lembaga (K/L), antara lain Rp 145,96 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp 3,72 triliun masuk di BA BUN.

Dari 20 K/L yang mengalokasikan anggaran pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag) memperoleh alokasi terbesar, yaitu Rp 52,68 triliun. Disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp 40,39 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp 40,09 triliun.

"Itu untuk (bayar gaji) guru agama. Itu kan masih tanggungjawab pusat," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani usai Rapim di kantornya, Jakarta, hari ini .

Sisanya tersebar di 17 K/L mulai yang terkecil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rp 51,61 miliar, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BTNN) Rp 52,80 miliar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Rp 99,30 miliar.

Titip Video Berikut Ini:

Kucuran Lain

Adapula Kementerian ESDM Rp 109,76 miliar, Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 115 miliar, Kementerian Pertahanan Rp 173,40 miliar, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Rp 178,50 miliar.

Selain itu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Rp 399,33 miliar, Kementerian Pertanian Rp 406,45 miliar, Kementerian Ketenagakerjaan Rp 450 miliar, Kementerian Perindustrian Rp 482,78 miliar.

Serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 550 miliar, Kementerian Pariwisata Rp 728miliar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp1,06 triliun, Kementerian Keuangan Rp 1,94 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 4,25 triliun.

Sementara itu anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp 153,23 triliun; 2. Dana Transfer Khusus sebesar Rp 121,40 triliun, dan 3. Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp 4,82 triliun.

Sedangkan anggaran pendidikan melalui pembiayaan terdiri atas a. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp 5 triliun; dan 2. Dana Pendidikan melalui SWF sebesar Rp 10 triliun.

Lanjutkan Membaca ↓