Cerita PLN Sulit Pasok Listrik di Asmat Akibat Stok BBM Seret

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) berupaya agar pasokan listrik ‎di Kabupaten Asmat, Papua, tetap normal. Hal ini menyusul kesulitan yang sempat dialami perusahaan mendapatkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit akibat kondisi cuaca yang sedang buruk. 

Manajer Area PLN, Timika Salmon ‎Kareth, mengatakan,‎ stok BBM untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang menghasilkan listrik dengan total 1.710 kilo Watt (kW) sempat menipis. Itu terjadi karena proses distribusinya mengalami kendala cuaca buruk.

"Kemarin ada berita stok BBM untuk di Asmat menipis. Itu karena cuaca buruk ombak sampai 6 meter," kata Salmon saat berbincang dengan Liputan6.com di Timika, Papua, seperti ditulis Senin (5/2/2018).

Menurut Salmon, agar pasokan listrik tetap normal, PLN sempat meminjam ‎BBM milik Agen Penjual Minyak Solar (APMS), berupa agen resmi yang melayani distribusi BBM untuk transportasi.

‎"Kami pinjam dulu di agen, ‎pakai drum biaya angkut saja Rp 100 ribu satu drum, itu di dorong," tuturnya.

Salmon meminta otoritas pelabuhan mengeluarkan izin untuk memberangkatkan kapal pengangkut BBM. Pasanya, keandalan pasokan listrik sangat penting, terlebih saat ini Asmat sedang mengalami keja‎dian gizi buruk.

"Kami minta Syahbandar mengeluarkan izin (kapal BBM), karena cuaca sedang buruk mereka minta penyataan, jika terjadi sesuatu yang tidak dinginkan menjadi tanggung jawab pemilik kapal dan pemilik barang‎," tutur Salmon.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta sejumlah kementerian terkait dan pemerintah daerah (pemda) di Papua untuk bekerja sama menyelesaikan masalah wabah penyakit campak dan gizi buruk di Asmat.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Idrus Marham dalam pertemuan dengan Jokowi dan pejabat Pemda Papua di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas penyelesaian masalah tersebut.

"Arahan bapak Presiden setelah kajian awal faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya masalah itu banyak hal, arahan bapak presiden perlu dilakukan pendekatan terpadu dan menyeluruh. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri," kata Idrus di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 23 Januari 2018.

Selain itu, Idrus mengatakan, Jokowi juga meminta jajarannya di Kabinet Kerja untuk mencermati mengapa penyakit campak dan gizi buruk itu hanya terjadi di pedalaman Papua.

"Bapak Presiden juga menyampaikan karena masalah ini hanya terjadi di Asmat agar mencermati kabupaten-kabupaten lain di Papua. Masalah ini hanya terjadi di Asmat saja dan daerah-daerah lain sudah bisa mengantisipasi semuanya," ucap Idrus.

Jokowi, kata Idrus, juga telah mengutus Menteri Kesehatan Nila F Moeloek untuk turun langsung ke lokasi terdampak penyakit campak dan gizi buruk. "‎Ibu Menkes akan ke sana. Saya kira Ibu Menteri akan menyampaikan laporan‎," ucap Idrus.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengaku telah membuat rencana solusi jangka panjang guna menyelesaikan masalah penyakit campak dan gizi buruk di pedalaman ‎Asmat, Papua.

"‎Setelah ini, setelah kritis bagaimana pikirkan rehabilitasinya dan pikirkan solusi jangka panjang. Salah satunya tadi yang disebut Pak Bupati Gubernur dan Mensos adalah buat perkampungan yang bagus," kata Nila.

Dia mengatakan, pihaknya bersama Kemensos dan pemda berencana menjalankan program renovasi kampung yang terdampak penyakit campak dan gizi buruk. Hal itu dinilai agar para warga nantinya tidak terlalu sulit dalam beradaptasi dengan budaya dan hidupnya saat ini.

"‎Ini yang kami akan coba. Karena mereka memang menyebar dan nomaden. Kami mengakui geografis sangat sulit dan skses air bersih itu sukar karena payah. Transportasi dari kampung ke distrik itu luar biasa. Kita harus urus BBM-nya," kata Nila.

Selain itu, ujar Nila, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk melatih warga membuat sagu layak konsumsi.

"Kami harapkan makanan lokal ini seharusnya bisa kita tingkatkan. Saya juga usul Pak Bupati (Bupati Asmat Elisa Kambu) bahwa ikan banyak di situ seharusnya diajarkan, dan siap kata Pak Bupati," ucap dia.

Di sisi lain, Nila memastikan, pihaknya telah membuat program penjadwalan dalam melihat kondisi warga yang terdampak penyakit dan gizi buruk.

"‎Kami membuat (laporan)10 hari pertama dan ini sudah 10 hari dengan dilakukan beberapa kegiatan tiga kali sampai satu bulan," tandas dia.