Jokowi: Semua Tanah di Sumbar Sudah Bersertifikat pada 2023

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan seluruh tanah di Sumatera Barat (Sumbar) bersertifikat pada 2023. Untuk itu, Jokowi menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN mengejar target tersebut.

Hingga saat ini baru 700 ribu sertifikat tanah yang berhasil diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat Sumatera Barat. Padahal, seharusnya ada 1,7 juta sertifikat yang harus segera diterbitkan.

"Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya hutang kepada rakyat satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Jokowi mengungkapkan betapa pentingnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Salah satunya adalah untuk menghindari sengketa tanah yang terjadi hampir di seluruh Tanah Air.

"Saya kejar-kejar terus supaya bapak, ibu, dan saudara semua tahu setiap saya ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, keluhan yang masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana," ungkap dia.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar masyarakat memperbanyak (fotokopi) dan menjaga dengan baik sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta tidak mudah rusak.

"Jadi kalau yang asli hilang ngurusnya mudah. Dengan fotokopi datang ke kantor BPN bilang, 'Pak sertifikat saya hilang' sudah gampang nyarinya, kalau tidak ada fotocopynya sulit," ucap dia

Jokowi juga menitipkan pesan kepada para penerima sertifikat agar menggunakan sertifikat yang dimiliki untuk hal-hal yang bersifat produktif. Perhitungan dan kalkulasi yang matang juga harus menjadi pertimbangan utama apabila ingin menggunakan sertifikat sebagai agunan.

"Tolong sebelum ini dimasukkan ke bank dihitung dahulu, dikalkulasi dulu bisa mencicil bulanannya atau tidak? Bisa mengangsur bunganya atau tidak setiap bulan? Kalau tidak (bisa mencicil), jangan sekali-kali meminjam di bank," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan 80 juta bidang tanah telah tersertifikasi pada 2023. Dengan demikian diharapkan pada tahun tersebut semua bidang tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia hingga 2016 sudah ada sekitar 46 juta bidang tanah yang tersertifikasi. Dan pada 2017 sudah ada tambahan sekitar 4,2 juta bidang tanah yang disertifikasi.

"Masih ada sisa 80 juta tanah lagi yang kita harus capai. Tapi saya pikir angkanya akan lebih banyak karena warisan dipecah buat anaknya. ‎Di 2018 kami harapkan 7 juta bidang, ini akan mudah dicapai. Dan di 2019 ditargetkan 9 juta bidang.‎ Di 2023 semua tanah sudah terdaftar dan berserfitikat," ujar dia dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu 10 Januari 2018.

Meski pun saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) di kementeriannya masih terbatas, namun Sofyan optimis target tersebut bisa tercapai. Hal ini terbantu dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Sekarang adanya yang namanya PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. SDM kami hanya 19 ribu. Juru ukur hanya 7.000. Kami perkenalkan juru ukur kadaster berlisensi sekarang sudah ada 5.500 juru ukur berlisensi. Insya Allah target 100 persen tanah tersertifikasi akan tercapai," kata dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku optimis jika target sertifikasi seluruh tanah di Indonesia bisa tercapai. Menurut dia, jika ada kemauan bukan tidak mungkin target tersebut tercapai.

"(Itu) Ralistis, dulu hanya 500 ribu (bidang tanah), saya beri target 5 juta, dapat. Saya minta 7 juta tahun ini, tadi sudah dijawab Pak Menteri sebelum akhir tahun rampung. Kenyataannya kalau kita punya tekad yang kuat,niat yang bener, rampung. Yang optimis lah, dulu juga banyak yang pesimis dari 500 ribu ke 5 juta loncat sampai 10 kali," tandas dia.