Jokowi: Sertifikat Tanah Bisa Dekatkan Masyarakat ke Bank

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berupaya mendekatkan masyarakat kepada akses perbankan. Dengan begitu, masyarakat bisa mudah mendapat permodalan dan mendorong perekonomian. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah ialah mempercepat sertifikasi tanah.

"Sekarang kita menggencarkan program sertifikasi tanah dan perhutanan sosial yang mempemudah masyarakat ke akses perbankan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Jokowi tak ingin program sertifikasi tanah berjalan lambat seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana, dalam setahun hanya sekitar 500 ribu sertifikat tanah.

Sebab itu, pemerintah pun terus memasang target. Di tahun 2017, pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat tanah. Kemudian, naik pada tahun ini menjadi 7 juta sertifikat.

"Tahun depan 9 juta sertifikat yang dibagikan saya yakin bisa," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, percepatan sertifikasi tanah perlu dilakukan. Lantaran, pada 2015, dari 126 juta bidang tanah baru 46 juta yang bersertifikat. Artinya, masih ada 80 juta tanah yang belum bersertifikat.

Jokowi tak ingin sertifikasi tanah berjalan lama seperti dahulu. "Kalau setahun 500 ribu kaya dulu-dulu berarti 160 tahun kita butuh. Apa mau diterus-teruskan? Nggak, saya nggak mau," kata Jokowi.

Jokowi bilang, sertifikasi perlu dipercepat sehingga masyarakat dekat dengan bank. Lantaran, masyarakat mempunyai jaminan untuk memperoleh kredit. Dengan begitu, perekonomian khususnya dari lapisan bawah bisa bergerak.

"Sering saya tanyakan kalau sudah dipegang sertifikat mau dipakai apa? Teriaknya sama-sama disekolahkan. Rakyat kalau ngomong apa adanya. Saya titip kalau disekolahkan dipakai agunan hati-hati dikalkulasi jangan dipakai memberikan hal-hal kenikmatan mobil, sepeda motor biar gagah," tukas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan bahwa target penerbitan 7 juta sertifikat tanah untuk masyarakat bisa tercapai di 2018.

"Target sertifikasi 7 juta bidang tanah Insya Allah tercapai tahun ini. Sesuai pemetaan, bahkan dapat bertambah dari patokan awal menjadi 8 juta bidang," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Hotel Grand Sahid Jakarta pada Kamis (11/1/2018).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN M. Noor Marzuki membuat perhitungan terkait rencana pemetaan 8 juta bidang tanah, yang diprediksi akan selesai pada pertengahan tahun.

"Pemetaan tanah akan dimulai Februari, dan prosesnya itu sekitar 95 hari, atau 4 bulan lah, jadi selesainya bisa pada Juni. Untuk penyelesaian sertifikat tanah, itu Insya Allah pada Oktober," jelas dia.

Sofyan mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan terus berkoordinasi dengan berbagai jajaran, mulai dari yang terrendah hingga yang tertinggi.

"Kita akan bekerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari level Kelurahan, Kabupaten, Dispenda, Bank Pembangunan Daerah, Kantor Pelayanan Pajak, serta unsur penegak hukum semisal Polri dan TNI," tandasnya.

Terkait Reforma Agraria, dia menjelaskan perihal target kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran 2018 adalah sebanyak 350 ribu bidang yang tersebar di 31 provinsi.

"Tanah itu berasal dari lahan transmigrasi, lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang telah habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan," terang Sofyan.

Dari total 8 juta bidang tanah yang terpetakan, sebanyak 3,6 jutanya berada di Pulau Jawa. Jawa menjadi penyumbang terbesar, yang mana 1,2 juta bidang masing-masing berada di Jawa Barat, Tengah dan Timur.