Jokowi Tak Ingin RI Hanya Jadi Pasar Bagi Pemain Keuangan Syariah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ingin jika Indonesia hanya menjadi pasar bagi perusahaan yang bergerak di sektor keuangan syariah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus menjadi motor dari keuangan syariah tersebut.

Jokowi mengungkapkan, saat ini porsi aset perbankan syariah baru mencapai 5,8 persen dari total aset perbankan di Indonesia. Padahal sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia memiliki pangsa pasar perbankan syariah yang sangat besar.

"Sebagai negara dengan potensi penduduk Muslim terbanyak, kita serius. Aset syariah pada 2017 Rp 435 triliun, 5,8 persen total aset perbankan. Pasar modal syariah, kita penerbit sovereign sukuk syariah sebesar 4,19 persen dari seluruh negara. Untuk lembaga keuangan nonbank naik dua kali lipat dalam 5 tahun terakhir," ujar dia di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Namun Jokowi tidak ingin masyarakat Indonesia hanya memandang ekonomi syariah hanya dari sisi jasa keuangan saja. Sebab, ekonomi syariah bisa digali dari berbagai sisi seperti industri fesyen, makanan, hingga pariwisata.

"Dalam ekonomi syariah, mulai industri fashion, makanan halal, farmasi dan pariwisata. Makanan halal terbesar di dunia, lima besar pangsa pasar kosmoetik. Turis terbanyak dari anggota OKI. Pengeluaran global mencapai US$ 169 miliar atau 11,8 persen dari pengeluaran konsumsi syariah," jelas dia.

Melihat hal tersebut, Jokowi tidak ingin jika Indonesia hanya menjadi pasar bagi perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di sektor syariah. Dengan didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia harus bisa menjadi pemain utama di sektor tersebut.

‎"Kita jangan hanya menjadi target pasar. Kita harus menjadi penggerak utama pasar syariah. Data yang saya terima masih menunjukkan, pembiayaan syariah 41,8 persen untuk konsumsi. Sementara investasi dan modal kerja hanya 34,2 persen dan 23,2 persen.Terakhir, reformasi pengelolaan zakat sehingga mendukung pengentasan kemiskinan dan ketimpangan," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bank Indonesia (BI) menyepakati komitmen pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan tiga lembaga, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan pada hari ini (24/1) di Jakarta oleh Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, serta pimpinan masing-masing lembaga, yaitu Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin, Ketua Badan Pelaksana BWI, Muhammad Nuh, dan ketua Baznas, Bambang Sudibyo.

"Penandatanganan kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia," kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Dijelaskan Agus, ekonomi dan keuangan syariah menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan.

Nilai-nilai itu, yang kemudian membentuk perilaku ekonomi dalam rangka memperkuat struktur ekonomi domestik seperti mendorong konsumsi terhadap bahan pokok hasil produksi lokal, penguatan basis produksi secara lebih merata, memperkuat basis konsumsi, anti spekulasi serta penyediaan fasilitas pendukung yang mendorong efisiensi dan daya saing nasional.

"Untuk itulah, pengembangan ekonomi syariah Indonesia menjadi sangat penting," tegasnya.

Saat ini, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus berkembang, antara lain ditandai oleh perkembangan berbagai lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah, takaful, koperasi syariah, dan pasar keuangan syariah, serta berbagai lembaga sosial Islam.

Bersama dengan itu, terjadi pula peningkatan minat masyarakat Indonesia terhadap industri halal yang telah berkembang menjadi suatu gaya hidup. Hal tersebut mencakup sektor-sektor ekonomi syariah secara luas seperti makanan halal, fashion syariah, pengobatan dan kosmetik, serta usaha (bisnis) syariah.