Pengelola Bandara Diminta Pekerjakan Warga Sekitar

Kemenhub mengalokasikan dana sebesar Rp 15,123 triliun dengan belanja upah sebesar Rp 1,274 triliun pada 2018 untuk program padat karya tunai.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 19 Feb 2018, 10:15 WIB
Diterbitkan 19 Feb 2018, 10:15 WIB
Terminal Baru Bandara Ahmad Yani Semarang Siap Beroperasi Mulai Mei 2018. (Foto: Hidya Anindyati)
Terminal Baru Bandara Ahmad Yani Semarang Siap Beroperasi Mulai Mei 2018. (Foto: Hidya Anindyati)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus Santoso memerintahkan segenap pengelola 286 bandara di seluruh Indonesia untuk melibatkan warga sekitar, terkait pekerjaan pemeliharaan dan pengelolaan bandara.

Masyarakat di sekitar bandara ini akan diberdayakan dengan sistim pekerjaan padat karya. Hal tersebut demi menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pekerjaan padat karya langsung (cash for work) bagi berbagai kegiatan APBN.

"Program padat karya tunai merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia secara menyeluruh untuk terus mendorong optimalisasi dana desa demi mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Tahun 2018. Salah satu yang wajib melaksanakan program padat karya tunai ini adalah Kementerian Perhubungan yang secara spesifik dilaksanakan melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi," ujar Agus Santoso, Senin (19/2/2018).

Dia mengatakan, program padat karya ini akan meningkatkan peran masyarakat sekitar yang juga dapat memupuk rasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan bandar udara.

Hal pastinya, masyarakat mendapatkan manfaat langsung berupa uang tunai yang bisa dibawa pulang membantu perekonomian keluarganya.

Terkait dengan hal tersebut, Agus selaku Dirjen Perhubungan Udara akan menyertai Menteri Perhubungan untuk mengunjungi dan meninjau langsung proyek padat karya tunai di desa Curug Tangerang, Provinsi Banten pada Kamis (22/2).

Menhub dan Dirjen Perhubungan Udara akan meninjau kegiatan pembangunan dan pemeliharaan di sekitar Bandar Udara Budiarto Curug di Tangerang yang melaksanakan kegiatan padat karya.

"Kegiatan di Curug tersebut juga merupakan gambaran kegiatan yang sama yang telah mulai dilakukan secara serentak di induk 153 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di seluruh Indonesia pada tahun 2018 ini. Mulai dari wilayah paling barat yaitu propinsi Aceh hingga propinsi Papua di bagian Timur Indonesia," tambah Agus.

Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan pengerjaan padat karya berjalan dengan benar dan lancar. Selain itu juga sebagai langkah agar semua proyek yang sedang berjalan dalam program padat karya tunai bisa selesai tepat waktu. Sehingga berhasil mengentaskan kemiskinan sesuai dengan misi progam tersebut.

Pekerjaan padat karya tunai untuk bandar udara yang dilakukan di antaranya pekerjaan pengecatan, pekerjaan normalisasi saluran/ pembersihan saluran, pekerjaan pembuatan saluran tanpa pemasangan batu kali atau dengan pemasangan batu kali.

Adapula pekerjaan galian pondasi setempat/ menerus untuk konstruksi ringan (Saluran batu kali, dinding penahan tanah, Pagar), pekerjaan pemagaran, pekerjaan pembangunan bagian bangunan terminal, pekerjaan pembangunan bangunan operasi sederhana, pekerjaan galian penanaman kabel listrik ataupun lampu landasan serta pekerjaan bantu terkait pembangunan/ pelapisan landasan.

Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana sebesar Rp 15,123 triliun dengan belanja upah sebesar Rp 1,274 triliun pada 2018 untuk program padat karya tunai.

Belanja upah tersebut ditargetkan dapat menyerap sebanyak 70.858 tenaga kerja di wilayah 831 desa di 739 Kabupaten/Kota dengan rentang waktu kerja mulai Februari hingga Oktober 2018. 

Jokowi Ingin Padat Karya Tunai Digalakkan Seluruh Kementerian

Lewat Padat Karya Tunai, Jokowi Berharap Daya Beli Masyarakat Meningkat
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan pekerja saat meninjua meninjau irigasi di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (14/2). (Liputan6.com/Pool/Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian lain untuk turut menjalankan program padat karya tunai. Sebab, baru dua kementerian yang saat ini menjalankan program tersebut, yakni Kementeri Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Yang melakukan ini nanti bukan hanya Kemen PUPR, bukan hanya Kemendes, tetapi kementerian yang lain juga sama," kata Jokowi saat meninjau program padat karya tunai di Gemba Waimital, Seram Bagian Barat, Maluku, Rabu (14/2/2018).

Menurut dia, dalam waktu dekat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN akan menjalankan program tersebut.

Jokowi berpendapat, program ini memiliki manfaat bagi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil. Yang pertama, kata dia, padat karya tunai membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang kedua dengan cara yang sangat produktif ini, kita ingin perbaikan-perbaikan jalan produksi di sawah dan irigasi. Sehingga kita harapkan ada manfaat yang tidak hanya satu, dua, tiga, tetapi banyak manfaatnya dari padat karya tunai ini," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap distribusi anggaran ke daerah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat langsung. "Agar distribusi anggaran ke daerah, langsung masuk ke rakyat hingga tingkat daya beli bisa sedikit naik," tandas Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya