PLN Terangi 100 Persen Wilayah Jawa Barat Tahun Ini

PLN dan Pemprov Jawa Barat menargetkan 100 persen wilayah Jawa Barat teraliri listrik di 2018.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 07 Mar 2018, 20:22 WIB
Diterbitkan 07 Mar 2018, 20:22 WIB
20170621-PLN Berikan Diskon Biaya Penyambungan Tambah Daya-Antonius
Petugas PLN melakukan penyambungan penambahan daya listrik di Jakarta, Rabu (21/6). Menyambut lebaran, PLN memberikan bebas biaya penyambungan untuk rumah ibadah dan potongan 50 persen untuk pengguna selain rumah ibadah. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) mengoperasikan jaringan listrik pedesaan yang tersebar di 991 desa. Hal ini juga menjadi pencanangan program Jabar Caang 2018 untuk mendorong pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) di Provinsi Jawa Barat sebesar 100 persen pada 2018.

Direktur PLN Regional Jawa Bagian Tengah Amir Rosidin mengatakan, dalam merealisasikan program listrik pedesaan, total investasi sepanjang 2018 ini mencapai Rp 144 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penambahan jaringan listrik sepanjang 243,432 kms jaringan tegangan menengah (JTM), kemudian 782,28 kms jaringan tegangan rendah (JTR), dan 17,3 MVA gardu distribusi.

"Seluruh infrastruktur tersebut dioptimalkan untuk menjangkau wilayah-wilayah pemukiman yang sulit dijangkau. Dengan keterbatasan sarana prasarana juga kondisi alam dan cuaca yang relatif sulit diprediksi," kata Amir, di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Amir menyatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung realisasi pembangunan jaringan listrik untuk desa, melalui inisiatif dengan menyisihkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya penyambungan listrik bagi warga tidak mampu.

“Karena sering kali listriknya sudah siap, namun masyarakat tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk menyambungkan listrik. Kami berharap setelah terwujudnya Jabar Caang terjadi peningkatan konsumsi listrik masyarakat untuk aktivitas yang produktif sehingga memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik lagi,” ujar Amir.‎

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku optimistis program Jabar Caang 2018 yang didukung PLN dan Dinas ESDM dapat terwujud. Dia pun menyerahkan penghargaan khusus kepada PLN sebagai perusahaan yang konsisten melaksanakan penyambungan listrik di pedesaan dan telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jabar selama 17 tahun.

“Dulu 2008 saat saya pertama kali sebagai gubernur, rasio elektrifikasi di Jawa Barat hanya sekitar 65 persen. Sekarang dalam kurun waktu 10 tahun sudah tercapai 99,87 persen. Saya sangat berterima kasih kepada PLN yang sudah 17 tahun bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat melalui program listrik pedesaan untuk mencapai 100 persen pada 2018 ini,” tutup Aher.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tarif Listrik Tak Naik hingga 2019, PLN Bisa Rugi Rp 21 Triliun

Golongan Daya Listrik 1.300-3.300 VA Akan Dihapus
Pelanggan mengisi token listrik di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (15/11). Pemerintah dan PT PLN (Persero) tengah menggodok penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

PT‎ PLN (Persero) memperkirakan akan menanggung kerugian sebesar Rp 21 triliun atas keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif listrik sampai 2019. Kerugian itu pun dihitung dengan mempertimbangkan jika tidak ada aturan harga batu bara khusus untuk kelistrikan.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, ‎keuangan PLN tergerus Rp 16 triliun pada tahun lalu akibat tarif listrik tidak naik. Sementara biaya pokok produksi listrik mengalami kenaikan seiring meroketnya harga batu bara dan minyak.

Sedangkan jika sampai 2019 tarif listrik tidak naik dan tidak ada kebijakan harga batu bara khusus kelistrikan, maka kerugian PLN akan bertambah sebesar Rp 21 triliun.

"Sekitar Rp 21 triiun (kerugian PLN atas tidak adanya kenaikan tarif listrik sampai 2019).‎ Tahun lalu Rp 16 triliun sekian," kata Sofyan, di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Menurut Sofyan, PLN sudah melaporkan kondisi tersebut ke pemerintah, yakni Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Agar kerugian tersebut bisa terhindari dan tarif listrik tidak naik sampai akhir 2019, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan harga batu bara khusus untuk kelistrikan.

"Bagaimana tarif untuk masyarakat tidak naik, harapannya itu. Tarif industri tidak naik, karena itu daya beli melemah, karena kalau industri berhenti pengangguran terjadi," tegas mantan Direktur Utama PT BRI Tbk itu. 

Sofyan melanjutkan, dengan menghindari kerugian, PLN bisa te‎tap membangun infrastruktur. Melalui penetapan harga khusus batu bara untuk sektor kelistrikan juga diharapkan dapat meredam biaya pokok produksi listrik atas kenaikan harga batu bara.

‎"Itu semua dihindari, ongkosnya berapa pemerintah bijak. Lebih baik ambil keuntungan sedikit dari pengusaha dibagikan untuk rakyat. Dari situ pemerintah ambil kesimpulan sebaiknya harganya sekian supaya PLN bisa tetap membangun ke depan," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya