Bos Lembaga Anti-Pencucian Uang Temui Sri Mulyani, Bahas Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia tengah berjuang untuk bergabung menjadi anggota lembaga internasional anti-pencucian uang (Financial Action Task Force/FATF). Tinggal beberapa langkah lagi, upaya Indonesia ini akan membuahkan hasil, sehingga bisa berperan besar dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT).

FATF merupakan suatu forum kerja sama antarnegara yang ‎bertujuan menetapkan standar global rezim anti-pencucian uang dan pendanaan t‎erorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional.

Peluang Indonesia menjadi anggota FATF kian terbuka, ketika Presiden FATF Santiago Otamendi beserta jajarannya berkunjung ke kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Berdasarkan pantauan, pertemuan antara Otamendi dengan Sri Mulyani berlangsung tertutup. Turut hadir juga dalam pertemuan itu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin.

Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan, kedatangan Presiden FATF bertujuan untuk melihat kesiapan Indonesia dalam keikutsertaan bergabung pada FATF.

"Kita mau jadi anggota FATF, kita jadi anggota. Jadi dia mau melihat mau mengecek apakah siap apa enggak. Itu tujuannya," ungkap Kiagus usai melangsungkan pertemuan di Kementerian Keuangan.

Dalam pertemuan itu, kata Kiagus, pemerintah dan FATF telah membahas mengenai peran masing-masing kementerian dan lembaga lainnya. Di mana dalam hal ini, semua harus berjalan baik dan komitmen untuk ke depan.

"Kita bahas mengenai peran dari masing-masing kementerian lembaga, jadi ini hukumnya sudah oke. Dalam pelaksanaannya, peran masing-masing lembaga berjalan dengan baik. Kemudian komitmen dari masing masing kementerian dan lembaga semuanya bagus. Nah tinggal kita bagaimana mempertahankan itu dan ke depannya berjalan dengan baik," ujarnya.

"Pokoknya mereka terkesan. Mereka full komitmen dan kerja sama antar institusi. Dia (FATF) mendapat kesan dari institusi yang ditemuinya sangat bagus komitmen penuh dan tidak ada yang berbeda-beda," mantan Irjen Kemenkeu itu. 

Reporter : Dwi Aditya Putra

Sumber : Merdeka.com

Kiagus melanjutkan, kalau semua berjalan dengan baik dan telah disetujui pihak FATF, maka kemungkinan keikutsertaan Indonesia untuk bergabung di FATF dapat berjalan pada 2019.

"Nanti kita kalau sudah setuju, kita jadi observer dulu. Setalah jadi observer, nanti akan dilakukan evaluasi. Kalau oke, maka mudah-mudahan 2019-2020 kita menjadi anggota FATF," ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melakukan pertemuan tertutup dengan Kiagus Ahmad Badaruddin, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kantor PPATK Jalan Haji Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, belum lama ini. Mereka membahas soal keanggotaan Indonesia dalam FATF. 

Dalam pertemuan, Kiagus Ahmad Badaruddin melaporkan hasil penilaian awal dari tim penilai FATF. Disampaikan juga mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat proses keanggotaan Indonesia dalam FATF.

"Menyampaikan hal-hal mengenai kekurangan-kekurangan yang ada tapi itu pun dari rapat yang tadi kita bisa menyelesaikan. Jadi mengenai keanggotaan Indonesia di FATF saya kira sesuatu yang sangat penting, strategis dan dapat dilaksanakan," jelasnya.