Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat Asal Kembalikan Uang Curian, Peluang dan Payung Hukumnya?

Kontraktor Swasta Keluhkan Tak Dapat Jatah Proyek Infrastruktur

Dari 147 ribu anggota Gapensi hanya satu persen yang dilibatkan dalam proyek pemerintah.

oleh Merdeka.com diperbarui 28 Mei 2018, 14:15 WIB

Diterbitkan 28 Mei 2018, 14:15 WIB

Penyelesaian Double-Double Track Dipercepat

Pekerja melakukan proses pembangunan kontruksi jalur DTT di Jakarta, Jumat (13/4). Menhub Budi Karya Sumadi menargetkan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur jalur DDT Manggarai- Cikarang selesai pada 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima kunjungan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) .Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi Andi Rukman N dan beberapa anggota mengeluhkan kepada JK lantaran para pengusaha kontruksi swasta jarang dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur yang sedang digarap pemerintah.

"Kami baru saja melakukan pertemuan dengan Pak Wapres. Dalam audiensi kami menyampaikan menyangkut masalah konstruksi nasional Indonesia. Kami sampaikan bahwa dari 147 ribu anggota pelaksana konstruksi nasional di Indonesia saat ini semua masih menanti Nawacita pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum kebagian (proyek), apalagi mau Lebaran," kata Andi di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Senin (28/5/2018).

Andi menjelaskan dari 147 ribu anggota Gapensi, hanya satu persen yang dilibatkan dalam proyek pemerintah. Seharusnya dari 1 persen tersebut, kata Andi, bisa bersinergi dengan pihak BUMN.

"1 persen saja itu saja pengusaha besar (swasta), 1 persen loh pengusaha yang besar, 1 persen coba dimanfaatkan benar-benar untuk bisa bergabung dengan BUMN itu," ujar Andi.

Gapensi juga meminta adanya batasan para BUMN dalam mengikuti proyek. Dia meminta agar BUMN tidak boleh ikut dalam proyek di bawah Rp 50 miliar. Dengan begitu, para BUMN bisa bersinergi dengan para pengusaha daerah.

JK Temui Menteri PUPR

Pekerja melakukan proses pembangunan kontruksi jalur rel dwi ganda di Jakarta, Jumat (13/4). Penyelesaian proyek infrastruktur jalur DDT Manggarai- Cikarang ini ditargetkan lebih cepat dari target awal tahun 2022. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Terkait hal tersebut, kata Andi, JK akan menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono untuk membicarakan lebih lanjut terkait batasan nilai proyek untuk BUMN agar para pengusaha swasta di daerah diberikan kesempatan untuk mendapatkan lahan garapan.

"Dan Insyaallah Pak Wapres akan menyampaikan lagi kepada Pak Menteri PU supaya mengimplementasikan nilai tersebut, supaya memberikan kesempatan kepada para pengusaha yang ada di swasta dan daerah. Jadi, ada sinergi antara BUMN dan swasta," ungkap Andi.

Tidak hanya itu, Andi juga mengakui mengundang JK untuk menghadiri rapat pimpinan nasional di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pada Juli mendatang. Dan rencananya kata Andi, JK akan hadir dalam acara tersebut.

"Insyaallah Beliau akan mengatur waktu dan menghadiri acara tersebut," ungkap Andi.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓