Bank Dunia Bakal Danai Proyek LRT di 4 Kota

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia akan memberikan pinjaman dana untuk pembangunan proyek transportasi perkotaan seperti Light Rail Transit (LRT) di Indonesia. Pinjaman ini akan dimanfaatkan untuk menata sarana transportasi yang akan di kota-kota besar.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Bank Dunia telah menawarkan pinjamannya kepada pemerintah. Tawaran ini akan ditindaklanjuti dalam rangka menata transportasi di wilayah perkotaan.

"Jadi tadi ada satu ide yang bagus dari Menko (Luhut Binsar Panjaitan) karena ada tawaran dari World Bank untuk memberikan bantuan melalui pinjaman. Nah kita tahu kota-kota besar di Indonesia ini penataan transportasi belum maksimal, kita ambil kesempatan. Nah kesempatan itu kita presentasikan  dalam IMF-World Bank nanti," ujar dia di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Dia mengungkapkan, dalam proposal yang diajukan pemerintah, ada empat diajukan untuk pembangunan proyek tersebut yaitu Medan, Bandung, Surabaya dan Bali. Rencananya, moda transportasi yang akan dibangun yaitu LRT.

"Secara diskusi kita ada empat kota yang kita bisa masukan karena kalau di forum ini proposalnya mintanya detil ya. Proposal yang sudah dibuat kan tiga kota Medan, Bandung dan Surabaya, ditambah lagi tadi usul Bali, jadi ada empat kota yang akan kita ajukan di meeting tersebut. Medan lebih cepat dengan SMI (Sarana Multi Infrastruktur) membuat kajian KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Kempat kota ini akan menjadi proyek KPBU mengikuti KPBU yang sudah berlaku di Jabodebek," jelas dia.

Menurut Budi, belum ada keputusan mengenai nilai pinjaman yang akan diberikan. Namun yang terpenting adalah proyek tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mengurangi tingkat kemacetan di kota-kota tersebut.

"Besaran belum, yang penting kita ajukan proyek riil, yang benar kalau kota itu macet, benar teknologi  menjadi solusi, dan ada kemampuan bagi Pemda dan pemerintah pusat bahkan swasta untuk membimbing," tandas dia.

Pemerintah akan menilai ulang harga lahan yang digunakan sebagai depo Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di Bekasi.

Hal ini menyusul belum tuntasnya masalah pembebasan lahan tersebut akibat ada penolakan dari masyarakat terkait penetapan harga ganti rugi.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri mengatakan, masyarakat menilai harga ganti rugi yang diberikan masih terlalu rendah. Oleh sebab itu, akan dinilai ulang agar harganya dianggap pantas.

"(Harga) dianggapnya terlalu rendah, konsutannya harus sudah berdasarkan pertimbangan macam-macam dan sudah ada panduannya untuk melakukan itu," ujar dia di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga masih terus mengajak masyarakat untuk  berkomunikasi untuk menyelesaikan kendala ini.

"Lagi proses. Bukan dinaikin, disesuaikan. Harus dilihat, dikaji lagi. Infonya mau dilihat lagi. Makanya dicari komprominya," ujar dia.

Zulfikri berharap masalah hal ini segera tuntas. Dengan demikian, LRT ini bisa beroperasi pada Juni 2019. "Ya harus secepatnya, karena penyelesaian ini time schedule-nya, Juni 2019 harus sudah commisioning. Kita kerja palarel," kata dia.