Kemenhub Kembali Kaji Harga Ganti Rugi Lahan buat Depo LRT

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menilai ulang harga lahan yang digunakan sebagai depo Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di Bekasi.

Hal ini menyusul belum tuntasnya masalah pembebasan lahan tersebut akibat ada penolakan dari masyarakat terkait penetapan harga ganti rugi.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri mengatakan, masyarakat menilai harga ganti rugi yang diberikan masih terlalu rendah. Oleh sebab itu, akan dinilai ulang agar harganya dianggap pantas.

"(Harga) dianggapnya terlalu rendah, konsutannya harus sudah berdasarkan pertimbangan macam-macam dan sudah ada panduannya untuk melakukan itu," ujar dia di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga masih terus mengajak masyarakat untuk  berkomunikasi untuk menyelesaikan kendala ini.

"Lagi proses. Bukan dinaikin, disesuaikan. Harus dilihat, dikaji lagi. Infonya mau dilihat lagi. Makanya dicari komprominya," ujar dia.

Zulfikri berharap masalah hal ini segera tuntas. Dengan demikian, LRT ini bisa beroperasi pada Juni 2019. "Ya harus secepatnya, karena penyelesaian ini time schedule-nya, Juni 2019 harus sudah commisioning. Kita kerja palarel," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan yakin moda transportasi light rail transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) atau LRT Palembang akan selesai dan dioperasikan pertengahan Juli 2018. Dengan pengoperasian tersebut maka moda transportasi ini akan bisa mendukung ajang olahraga terbesar di Asia yaitu Asian Games 2018.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memastikan tingkat keamanan dan keselamatan pengoperasian LRT Palembang.

Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian pengujian sarana dan prasarana LRT pada Mei 2018 dan uji coba dinamis telah dilakukan pada kamis 21 Juni 2018 dari stasiun Jakabaring menuju stasiun Palembang Icon.

"Dalam pelaksanaan pembangunan, PT Waskita Karya (Persero) dibantu oleh konsultan pengawas (supervisi) yang berkualifikasi Internasional yakni SMEC Internasional asal Australia. Perusahaan tersebut telah mempunyai pengalaman yang cukup luas di beberapa negara di kawasan Asia, Australia, dan Afrika, Eropa, serta Amerika‎," kata Zulfikri, di Jakarta,Sabtu, 23 Juni 2018.

Pekerjaan pembangunan LRT Palembang sepanjang kurang lebih 23 kilometer (km) dilengkapi dengan 13 stasiun, 1 depo dan 9 gardu listrik. LRT Palembang menggunakan lebar jalur rel 1.067 mm dan third rail electricity 750 VDC telah dimulai sejak Oktober 2015 dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

LRT Sumsel ini akan menghubungkan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin menuju kawasan sport city Jakabaring. Selain digunakan sebagai sarana transportasi yang dapat mengurangi beban jalan raya dan penggunaan kendaraan pribadi, juga akan digunakan sebagai venue untuk perhelatan Asian Games tahun 2018.

Pembangunan LRT Palembang merupakan amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2015 dan Perpres 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: