Cara OJK dan Komisi XI Dorong Pelajar Melek Literasi Keuangan

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi XI DPR berupaya meningkatkan literasi di kalangan pelajar dan mahasiswa perihal pentingnya perlindungan konsumen perbankan.

Kepala OJK Malang Widodo mengatakan, hasil survei menunjukkan literasi keuangan di Indonesia masih di angka 29,7 persen. Artinya, tingkat pengetahuan masyarakat tentang sektor keuangan masih sangat rendah. "Sehingga masih banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan investasi keuangan" ujar dia.

OJK berupaya mengajak pelajar dan mahasiswa makin melek terhadap hak-hak sebagai konsumen bank ataupun lembaga keuangan lainnya, salah satunya di Pasuruan, Jawa Timur. 

OJK menggelar seminar di hadapan ratusan mahasiswa STKIP PGRI Pasuruan, pada Selasa (6/8/2018) bertema Memperkuat Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan. 

Kemudian dilanjutkan sosialisasi pada pada Selasa (7/8/2018), di hadapan ratusan siswa SMA Yadika, Bangil, Pasuruan.

Widodo berharap para pelajar dan mahasiswa bisa menyebarkan informasi tentang investasi yang sehat di keluarga dan komunitasnya masing-masing. "OJK terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan seminar dan sosialisasi seperti ini," kata Widodo.

Kepada para pelajar, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, menjelaskan peran OJK sebagai lembaga negara yang bertugas melindungi konsumen terutama di sektor perbankan.

Keberadaan OJK makin penting seiring makin berkembangnya industri keuangan dan investasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Legislator asal Pasuruan itu mengatakan, mahasiswa sebagai kalangan terpelajar harus bisa menghindari investasi bodong.

“Mahasiswa harus paham tentang bagaimana investasi yang sehat. Mahasiswa harus mengerti mana investasi yang benar dan mana investasi bodong. Caranya yang paling mudah adalah melihat apakah lembaga investasi itu punya izin dari OJK atau tidak,” tutur dia.

Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu juga mengajak mahasiswa bisa menjadi agen gerakan pencerahan bagi masyarakat. Sebab, investasi bodong dengan segala modelnya saat ini marak dan sudah banyak masyarakay menjadi korbannya.

"Untuk itu, mahasiswa harus menjadi motor pencerahan kepada masyarakat agar mawas terhadap berbagai iming-iming investasi fiktif,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Pasuruan dan Probolinggo itu.

Hal serupa juga disampaikan Misbakhun saat menemui ratusan siswa SMA Yadika. Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu mengingatkan para siswa yang menjadi nasabah bank harus tahu hak-hak mereka.

"Siswa yang mempunyai rekening bank adalah konsumen perbankan yang wajib mendapatkan perlindungan dari OJK untuk memastikan tabungan adik-adik semuanya aman," terangnya.

Misbakhun menambahkan, sudah menjadi tugas pokoknya sebagai anggota Komisi XI DPR untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang keberadaan OJK yang menjadi mitra kerjanya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meresmikan perpustakaan riset di Kantor Pusat BPK di Jakarta, Kamis (28/6/2018). Perpustakaan tersebut untuk mendukung pentingnya literasi tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Ainun Na'im, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando, dan Wakil Rektor Universitas Indonesia Adi Zakaria Afiff.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menuturkan, kesadaran publik itu penting dan perlu bantuan BPK dalam memahami tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.

"Dalam tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara yang kredibel, kesadaran publik diperlukan. Kenapa dibuat perpustakaan riset? Tujuannya agar para pejabat bisa melihat kembali hasil pemeriksaan BPK," ucap dia di Auditorium BPK, Jakarta, Kamis pekan ini.

Deskripsi tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, ia menuturkan, semua ada di badan yang dibawahinya. Dia menyebutkan, Perpustakaan BPK selama tiga tahun terakhir ini telah menerima sebanyak 217 data baru, yang terdiri atas 161 penulisan skripsi, 44 tesis, dan 12 disertasi.

Bahrullah mengatakan, perpustakaan riset baru ini akan mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, dengan menyediakan data, informasi dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik. Adapun koleksinya terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku, serta e-books dan e-journal.

Selain itu, perpustakaan juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK untuk membuka akses publik terhadap laporan hasil pemeriksaan lembaga sebagai bahan riset.

Adapun sejak 2015, BPK telah menerbitkan jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara yang berisi tulisan hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah terkait bidang tersebut. Nantinya, Bahrullah mengungkapkan, pihaknya akan terus berupaya mendigitalisasi banyak sumber ilmu yang pihaknya miliki.

"Kita sendiri juga punya jurnal dari tahun 1816. Nantinya kita akan digitalisasi tulisan-tulisan itu untuk mengikuti perkembangan zaman," pungkas dia.