Turunkan Jumlah Warga Miskin, Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Ditambah

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 381 triliun dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2019. Sementara angka kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 8,5 persen dari sebelumnya 9,5 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, ‎salah satu sasaran dalam RAPBN 2019 adalah penguatan kualitas sumber daya manusia, melaui pendidikan, kesehatan dan vokasional. Upaya yang dilakukan diantaranya penguatan program perlindungan sosial.

‎"Kita melanjutkan perbaikan mekanisme penyalur‎an program bantuan sosial," kata Sri, dalam acara jumpa pers RAPBN 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/8/2018).

Untuk penanggulangan kemiskinan dan dukungan bagi masyarakat berpendapatan rendah pada 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 381 triliun. Angka tersebut meningkat 31,9 persen dari alokasi tahun ini Rp 287 ‎triliun.

Kenaikan alokasi dana penanggulangan kemiskinan tersebut, diperioritaskan untuk 40 persen penduduk termiskin. "Itu kenaikan untuk yang disebut nyaris miskin, yang kena guncangan jumlahnya semakin tinggi," jelas dia.

Dengan ditingkatkannya alokasi dana penanggulangan kemiskinan, dapat menurunkan angka kemiskanan dari 9,82 persen menjadi 8,5 persen sampai 9,5 persen.

Upaya penyaluran alokasi dana penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program, yaitu peningkatan PBI JKN menjadi 96,8 juta jiwa.

Memperkuat program keluarga harapan dengan sasaran 15,6 juta keluarga, memperkuat reforma agraria dan perhutanan dan mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejumlah langkah pun dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

"Untuk mencapai kesejahteraan, kita ingin makmur  bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar ‎saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen ‎lapisan masyarakat terbawah," ujar dia di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018)

Untuk menyasar 40 ‎persen lapisan masyarakat terbawah, lanjut Jokowi, pemerintah tengah ‎menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan ‎Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha  ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil. 

"Untuk ‎mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah ‎menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen ‎serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta ‎UMKM," kata dia,

Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan  sosial, pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga  bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga ‎Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, s‎erta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi ‎program bantuan non tunai.

Hal ini tersebut dilakukan agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta ‎penerima manfaat pada  2019. 

"Dengan kerja ‎nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan ‎pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil ‎kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389," ujar dia.