IMFC Bakal Bawa Masalah Perang Dagang ke WTO

Setiap negara sadar bahwa permasalahan perang dagang harus diselesaikan secara bersama.

oleh Merdeka.com diperbarui 13 Okt 2018, 19:30 WIB
Diterbitkan 13 Okt 2018, 19:30 WIB
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo Terima Salam Selamat
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo berfoto usai pengucapan sumpah jabatan di Gedung MA RI, Jakarta, Rabu (18/4). Dody Budi Waluyo menjadi Deputi Gubernur BI 2018-2023. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo, mengatakan bahwa International Monetary and Fund Committee (IMFC) sepakat untuk membawa masalah perdagangan, khususnya perang dagang ke World Trade Organization (WTO).

"Semua sepakat bahwa masalah perdagangan ini harus diselesaikan bersama. Itu memang pada akhirnya sinergi kolaborasi kebijakan dibutuhkan. Dibawalah isu perdagangan ini ke isu multilateral, ke dalam WTO, untuk mencari solusinya," kata dia, dalam Konferensi Pers, di lokasi IMF-World Bank Annual Meeting, Bali, Sabtu (13/10/2018).

Setiap negara tentu menyadari bahwa permasalahan yang terjadi dalam relasi perdagangan global harus diselesaikan secara bersama.

"Dinamika negara berkembang dan maju permasalahan perdagangan tanpa dilakukan secara bersama tanpa dilakukan dalam bentuk multilateral akan menyulitkan global, tidak akan ada yang dimenangkan. Oleh karena itu, kesepakatan di IMF membawa ke forum WTO," jelas Dody.

"Perdagangan tentunya yang disepakati oleh global bentuk-bentuk kerja sama secara multilateral, harus ada dialog, pemahaman dampak kebijakan yang diambil. Prinsip besar perdagangan yang diangkat menginginkan perdagangan yang fair dan resiprokal itu wajar di WTO dan itu yang diangkat dan jadi dasar untuk dialog," imbuhnya.

Dunia tentu berharap, dengan dibawanya masalah perang dagang ke ranah WTO, eskalasi perang dagang akan menurun tensinya.

"Harapannya saling memberikan tekanan antarkedua negara bisa berkurang, itu sudah jadi kesepakatan aksi bersama untuk memitigasi risiko yang akan muncul," tandasnya.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kepala IMF Desak Revisi Aturan untuk Mengurangi Ketegangan Perang Dagang

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyimak diskusi Pemberdayaan Wanita di Dunia Kerja pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Bali, Selasa (9/10/2018). (www.am2018bali.go.id)
Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyimak diskusi Pemberdayaan Wanita di Dunia Kerja pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Bali, Selasa (9/10/2018). (www.am2018bali.go.id)

Sebelumnya, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mendesak negara-negara di dunia, untuk merevisi aturan dalam upaya mengurangi ketegangan perdagangan.

Imbauan itu disampaikan oleh Lagarde setelah IMF memproyeksikan bahwa ekonomi dunia akan berkembang hanya 3,7 persen tahun ini, berkurang 0,2 poin di bawah perkiraan enam bulan lalu, demikian sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Jumat 12 Oktober 2018.

Sang pemimpin IMF juga menyebut risiko lain yang patut diperhatikan, yakni ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam untuk mengenakan tarif lebih lanjut senilai US$ 267 miliar (setara Rp 4.055 triliun, dengan kurs Rp 15.187 per 1 dolar AS) terhadap ekspor China. 

Dikatakan pula oleh Lagarde bahwa meningkatnya sengketa perdagangan menyulitkan "orang yang tidak bersalah", yakni referensi ke negara-negara di luar konflik terkait, tetapi merupakan bagian dari rantai perdagangan AS-China.

"Rekomendasi saya sangat sederhana: Eskalasi ulang, perbaiki sistem dan jangan merusaknya, karena semua negara mendapatkan manfaat dari kerangka hukum itu selama bertahun-tahun, di mana telah melayani perdagangan internasional dengan baik," kata Lagarde pada konferensi pers selama pertemuan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali.

Kepala IMF asal Prancis itu menyarankan untuk menegosiasikan beberapa peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang berkaitan dengan subsidi negara dan langkah-langkah dalam menghindari posisi dominan di pasar.

Hal itu, menurutnya, bisa menjadi pusat upaya untuk mengurangi perselisihan dagang.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya