Pengusaha Tantang Jokowi dan Prabowo buat Program Peningkatan Kualitas Pekerja

Di era serba digital dan memasuki revolusi industri 4.0, kualitas Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh tidak hanya untuk dunia kerja tapi juga pada angka kemiskinan.

oleh Merdeka.com diperbarui 21 Nov 2018, 17:15 WIB
Diterbitkan 21 Nov 2018, 17:15 WIB
Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno
Dua pasang capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menunjukan nomor urut peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani meminta kedua calon presiden (Capres) RI yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto untuk membuat program meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Dia menyebutkan, di era serba digital dan memasuki revolusi industri 4.0, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan sangat berpengaruh tidak hanya untuk dunia kerja tapi juga pada angka kemiskinan.

"Bagaimana Indonesia menghadapi 4,0. Kita melihat nanti banyak impact pada ketenagakerjaan. Butuh perubahan skill, ketersediaan lapangan pekerjaan juga berkurang. Ini harus hati-hati karena banyak masyarakat yang di bawah angka kemiskinan. Dari segi pendidikan maupun kepelatihan tenaga kerja harus ditingkatkan," kata Shinta saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Kompetisi dan daya saing Indonesia sendiri memang sudah banyak perbaikan, tapi tetap harus melihat perbandingan dengan negara lain terutama negara tetangga. Hal itu agar Indonesia terlihat tidak kalah menarik di mata investor dan pelaku bisnis lainnya.

"Misal saya pengusaha, lihat Vietnam dan Indonesia, mana yang lebih mudah dari segi infrastruktur, perpajakan, regulasi dan lain-lain. Capres dan wapres perlu fokus ke sana," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Saat Pengusaha Menilai Jokowi dan Prabowo soal Ekonomi

Jokowi dan Prabowo
Pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdoa di KPU. (Liputan6.com)

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menilai dua calon presiden (capres) RI, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, terutama soal pemikiran di bidang ekonomi.

Shinta menyebutkan, pemikiran kedua capres tersebut terutama di bidang ekonomi tentunya untuk kebaikan banyak pihak.

"Kalau perbandingan, dua-duanya (capres cawapres) ya pasti untuk kebaikan, kita tahu. Maka saya tadi sebutkan, ekonomi yang inklusif, itu sudah pasti. Bahwa kita mau tumbuh lebih besar tentu, harus ada inklusivitas aspeknya. Ini yang akan menjadi prioritas buat tiap kandidat,” kata Shinta saat ditemui dalam acara Indonesia Economic Forum bertajuk Connecting Indonesia a New Five Year Agenda, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Acara tersebut juga dihadiri oleh capres RI nomor urut 02, Prabowo Subianto. Namun sayangnya, kata Shinta, sejauh ini kedua pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) belum ada yang mengelaborasi terkait inklusivitas ekonomi tersebut.

"Dari visi misi, itu belum pernah elaborasi, belum pernah ada perdebatan," ujar dia.

Saat ini, Shinta menilai kampanye belum benar-benar menyentuh substansi yang sesungguhnya. Di satu pihak, petahana menjalankan kebijakan yang ada. Di lain pihak, oposisi baru sebatas mengomentari kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini.

"Kampanye belum jalan ke substansi. Kalau Pak Joko Widodo (Jokowi) Beliau memang presiden, melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala negara. Mungkin perdebatan antar kandidat belum kelihatan, selain memang oposisi memberikan tanggapan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak benar,” ujar dia.

Shinta mengungkapkan, sebenarnya kebijakan pemerintah saat ini sudah banyak yang bagus, tapi pada kenyataannya di lapangan masih belum seperti yang diharapkan.

"Tapi masalahnya implementasi nya di lapangan belum jalan. Dari regulasi, perizinan. Tadinya pusat dan daerah mau diintegrasikan, misal lewat OSS. Belum jalan. Masih banyak tumpang tindih sekarang antara pusat dan daerah. Policy jelas, kenyataannya tidak jalan di lapangan,” ujar dia.

 

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya