Realisasi Belanja Pemerintah untuk Subsidi Melonjak

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang 2018 mencapai Rp 1.444,4 triliun atau setara dengan 99,3 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 1.454,5 triliun. Angka tersebut juga meningkat sebanyak 14,1 persen dari realisasi tahun 2017 yakni Rp 1.265,4 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi belanja pemerintah pusat tersebut didorong sektor subsidi yang semakin membengkak. Di mana, realisasi subsidi hingga akhir 2018 telah mencapai sebesar Rp 216,8 triliun atau setara dengan 138,8 persen dari target APBN 2018 Rp 156,2 triliun.

Sementara itu, realisasi subsidi energi telah mencapai 162,4 persen atau senilai Rp 153,5 triliun dari target APBN sebasar Rp 94,5 triliun. Kemudian untuk subisidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG juga mengalami pembengakan dari target Rp 46,9 triliun yang terealisasinya Rp 97 triliun.

"Lonjakan di sektor subsidi tersebut lantaran dipengaruhi oleh perubahan parameter asumsi Indonesia Crude Price dan nilai tukar," kata Sri Mulyani saat dijumpai di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan bahwa untuk pertama kalinya belanja negara hampir mencapai 100 persen dari APBN. Belanja negara hingga akhir 2018 tercatat mencapai 99,2 persen dari anggaran Rp 2.220,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 9,7 persen dibanding tahun lalu.

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat untuk belanja Kementerian Lembaga telah dibelanjakan Rp 836,2 triliun dari Rp 847,4 triliun atau 98,7 persen. Belanja non Kementerian Lembaga termasuk subsidi kenaikannya besar yaitu realisasi Rp 608,2 triliun atau 100,2 persen.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2018 sebesar Rp 259,9 triliun atau 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut di bawah target awal tahun yang ditetapkan sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen dari PDB.

"Defisit APBN terealisir Rp 259,9 triliun atau 1,76 persen dari PDB kita. Angka ini jauh lebih kecil dari UU APBN yang menargetkan defisit Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen. Juga jauh lebih kecil dari angka defisit tahun lalu yang mencapai Rp 341 triliun jadi penurunannya Rp 80 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Defisit ini berasal dari pendapatan dan belanja yang direalisasikan selama 2018. Adapun pendapatan negara mencatatkan pencapaian yang cukup baik. Di mana, total pendapatan sebesar Rp 1.942,3 triliun atau mencapai 102,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.894,7 triliun.

"Dalam hal ini terealisasi Rp 1.942,3 triliun lebih besar 2,5 persen dari target APBN Rp 1.894,7 triliun. Ini adalah suatu hasil yang sangat baik. Kalau kita lihat ke belakang, APBN 2018 adalah yang pernah mengalami realisasi lebih besar dari UU APBN nya. Jadi pertama kali lagi APBN kita bisa mencapai lebih besar semenjak 2012," jelasnya.

Adapun komponen pendapatan adalah penerimaan perpajakan yang tumbuh 13,2 persen dibanding tahun lalu dan mencatatkan penerimaan sebesar Rp 1.521,4 triliun. Penerimaan PNBP sebesar Rp 407,1 triliun atau 147,8 persen dari target awal Rp 275,4 triliun.

"Selain itu, penerimaan hibah juga mengalami kenaikan cukup tajam. Dari tadinya diperkirakan Rp 1,2 triliun, realisasinya Rp 13,9 triliun atau dalam hal ini persentasenya 1.116 persen dari original. Dari sisi pendapatan negara nampak sangat baik," jelas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com