Sri Mulyani Paparkan 5 Poin Kebijakan Fiskal di Universitas Sam Ratulangi

Dalam kuliah umum selama lebih kurang satu jam, Sri Mulyani memaparkan 5 poin penting yakni kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia.

oleh Liputan6.com diperbarui 17 Jan 2019, 20:52 WIB
Diterbitkan 17 Jan 2019, 20:52 WIB
20160929- Menkeu dan Komisi XI Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty-Jakarta- Johan Tallo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan mahasiswa, dosen, dan staf pegawai di lingkungan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado memadati auditorium kampus pada Kamis (17/01/2019) untuk mengikuti kuliah umum.

Dosen tamu yang dihadirkan kali ini adalah Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, sedangkan Rektor Unsrat Elen Joan Kumaat memandu sesi tanya jawab dalam kuliah umum itu.

Mengangkat tema “Kebijakan Fiskal di Indonesia”, mantan Direktur Bank Dunia ini membeberkan kondisi ekonomi di Indonesia terutama di tahun 2018 dan prediksi kondisi ekonomi tahun 2019.

“Di tahun 2018, ada gelombang besar yang menghantam bangsa Indonesia. Namun kapal yang dinahkodai Jokowi, dan kita sebagai pembantu-pembantunya, bisa berlayar dengan baik,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, di saat Indonesia sedang bergejolak Presiden Jokowi tetap tenang. Presiden memanggil tim ekonomi,dan berpesan untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga rakyat Indonesia, dan ekonomi Indonesia.

“Tidak mungkin kalau presiden kita tidak piawai. Presiden tetap cool, dan kita bisa melewati gelombang besar itu,” ujar Sri Mulyani.

Beberapa pernyataan Sri Mulyani yang menyebut nama Presiden Jokowi mengundang tepuk tangan ribuan peserta kuliah umum. Sri Mulyani kemudian menanggapinya.

“Tadi ada yang teriak-teriak Jokowi. Kalau saya menyebut Pak Jokowi, saya bukan kampanye. Tapi beliau bos saya, karena saya Menteri Keuangan,” ujar dia.

Dalam kuliah umum selama lebih kurang satu jam, Sri Mulyani memaparkan 5 poin penting yakni kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia, kondisi perekonomian global, realisasi APBN 2018, kebijakan fiskal dalam APBN 2019, dan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. 

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya