Menteri Susi: Sri Mulyani Marah ke Saya soal Pajak Perikanan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram melihat banyak pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan hasil lautnya. Hal ini menghambat Indonesia menjadi negara dengan tata kelolaan ikan yang baik.

"Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) marah kepada saya, kok pajak perikanan masih kecil? Ya ibu kejarlah mereka (pengusaha). Tapi datanya tenyata nggak ada. Ya kan Ibu Menkeu ngambek sama saya," ujarnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Dia menjelaskan, pengusaha banyak yang mengecilkan laporan angka hasil penangkapan lautnya. Padahal menurutnya pemerintah sudah optimal menjaga kedaulatan perairan RI dengan melarang kapal asing untuk melaut didalam negeri.

"KKP butuh laporan yang benar sehingga ini bisa mencerminkan hasil kerjanya Indonesia terkait pengelolaan tangkap yang benar. Saya besar dan kecil itu di laut, saya tak punya kapal tangkap ikan namun saya mengerti permasalahan ini. Jadi tolonglah buaya jangan dikadalin," jelasnya.

Dia menambahkan, faktanya masih banyak pengusaha perikanan yang berusaha menutupi perolehan hasil tangkapan lautnya. Ini menyebabkan kesehjateraan nelayan belum tersebar semerata.

"Stok ikan pertahun 2016 sudah 12,5 juta ton. Ekspor Indonesia juga naik karena tangkapan juga naik. Kedaulatan juga di-support penuh dengan turunnya Perpres 44 tahun 2016 dimana Presiden berdaulat menjaga laut Indonesia untuk modal dalam negeri, pengusaha dalam negeri, kapal dalam negeri, dan ABK dalam negeri. Kurang apa pemerintah?" tandasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti geram kepada para pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan data perolehan penangkapan ikan.

Susi menuturkan, hal ini menghambat Indonesia menuju negara dengan tata pengelolaan ikan yang baik.

"Stok ikan per tahun 2016 sudah 12, 5 juta ton. Ekspor Indonesia juga naik karena tangkapan juga naik. Kedaulatan juga disupport penuh dengan turunnya Perpres 44 tahun 2016 di mana Presiden berdaulat menjaga laut Indonesia untuk modal dalam negeri, pengusaha dalam negeri, kapal dalam negeri, dan ABK dalam negeri. Kurang apa pemerintah?," ujar dia di Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Dia menjelaskan, di lapangan, banyak pengusaha perikanan tangkap yang menutupi perolehan hasil tangkapan mereka masing-masing. Oleh sebab itu, pemerataan kesejahteraan nelayan masih sulit untuk dipenuhi.

"Nilai tukar usaha, nelayan, budidaya kita itu sekarang naik namun pemerataanya masih jauh dari harapan. Untuk itu, pemerintah memastikan policy untuk lakukan affirmative policy dimana pemerintah perlu bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Tanpa itu, ekonomi kita hanya dinikmati segelintir orang. Maka gagal-lah pembangunan karena yang sejahtera hanya yang kaya saja," kata dia.

Oleh karena itu, Susi Pudjiastuti mengimbau agar para pengusaha jujur melaporkan data perolehan penangkapan ikan. 

"Setiap kali lihat angka saya itu ditanya apa itu kerja hasil ekspor kamu Menteri KKP? Padahal ini karena kalian semua yang lakukan under report. Anda mau kapal asing kembali lagi? Perpres 44 itu banyak yang mau ganti, banyak yang mau bayar supaya asing bisa masuk lagi," kata dia.