Holding BUMN Harus Mampu Percepat Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah terus mengejar proses pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di berbagai sektor.

oleh Bawono Yadika diperbarui 07 Feb 2019, 18:44 WIB
Diterbitkan 07 Feb 2019, 18:44 WIB
20160725-Gedung Kementrian BUMN-AY
Gedung Kementrian BUMN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus melanjutkan proses membentuk induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di berbagai sektor. Selain bertujuan untuk efisiensi, pembentukan holding BUMN guna memperkuat finansial perseroan.

Ketua Pusat Studi BUMN (PSB) Cyrillus Harinowo mengatakan, tujuan holding BUMN ialah untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan. 

"Kenapa Pusat Studi BUMN lahir karena kita mencoba mengangkat BUMN. Oleh karena itu ada satu obsesi. BUMN yang besar menggurita ini exposure-nya di media masih kurang," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Selama ini, berita atau informasi yang disuguhkan terhadap BUMN merupakan berita-berita yang cenderung negatif. Oleh sebab itu, PSB hadir guna menjawab manfaat BUMN didalam negeri.

"Biasanya yang negatif atau insiden-insiden tertentu saja kalau diangkat (BUMN). Jadi Mudah-mudahan PSB ini akan terus menampilkan cerita BUMN kita," ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan, besarnya biaya infrastruktur yang digelontorkan pemerintah, menjadi peluang bagi BUMN bidang karya atau infrastruktur untuk berperan serta dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Kata dia, pemerintah harus mendorong peran serta badan usaha swasta (BUMS) bekerjasama dengan BUMN dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan skema kerjasama lainnya.

"Namun pemerintah tetap mengurangkan ketergantungan terhadap alokasi APBN, sehingga membuka peluang skema private investement fund kepada investor swasta, baik lokal maupun mancanegara," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Untung Rugi Pembentukan Holding BUMN

20160725-Gedung Kementrian BUMN-AY
Gedung Kementrian BUMN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah terus mewujudkan pembentukan induk usaha atau holdingBadan Usaha Milik Negara (BUMN) di berbagai sektor. Salah satu yang bakal terwujud dalam waktu dekat adalah holding BUMN infrastruktur yang saat ini tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

Ekonom senior sekaligus Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Cyrillus Harinowo mengatakan, ada sisi positif maupun negatif dalam pembentukan holding BUMN tersebut. Selain itu ada juga tantangan untuk mewujudkan hoding BUMN sektoral.  

"Pertama dan paling berat adalah menyatukan culture. Contohnya di perbankan, pasti masing-masing merasa saya lebih dari kamu, saya yang seharusnya menjadi leader. Isu ini selalu muncul. Begitu juga untuk karya, tetapi ini salah satu cara untuk lebih membesarkan satu bisnis dari yang kelas lokal dan nasional menjadi kelas regional," ujarnya di Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Sedangkan untuk manfaatnya, lanjut dia, keuntungan dari proses penggabungan BUMN ialah semakin kuatnya finansial perusahaan. Ini disebabkan terintegrasinya masing-masing perusahaan pelat merah itu.

"Dengan adanya holding BUMN, kekuatan yang tadinya terpecah-pecah, akhirnya menjadi terkonsolidasi. Holdingnisasi masih jauh lebih mudah dibandingkan dengan merger. Seperti waktu Bank Mandiri berdiri, itu luar biasa sekali karena menyatukan culture, menyatukan orang, termasuk menyatukan sistem informasinya. Dulu dari 4 bank ada kalau tidak salah ada 8 sistem yang harus dijadikan satu sistem," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya