[Cek Fakta] Prabowo Sebut Pembangunan Era Jokowi Tak Efisien, Benarkah?

Liputan6.com, Jakarta - Pada panggung debat capres kedua, Prabowo mengkritik pembangunan yang dibangun di era Jokowi. Prabowo memakai laporan Bank Dunia sebagai referensi dalam menyebut pembangunan Jokowi tidak efisien.

"Laporan Bank Dunia mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan dampak ekonomi kita secara riil, yang dianggap tidak efisien, dan tidak sesuai dengan proses-proses yang tertib," jelas Prabowo, Minggu (17/2/2019) di Hotel Sultan, Jakarta.

Prabowo tidak menyebut laporan mana yang ia jadikan referensi. Namun, Januari lalu sempat beredar kabar ada dua laporan Bank Dunia yang mengkritik pembangunan Jokowi karena prosesnya yang kurang baik karena masalah perencanaan.

Jokowi langsung membantah ucapan Prabowo, dan menyatakan sudah melakukan studi yang tepat. Tetapi, sebenarnya dua berita mengenai Bank Dunia itu sudah dibantah langsung oleh Bank Dunia. Laporan pertama yang mengkritik perencanaan infrastruktur ternyata laporan tahun 2014.

"Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan ini selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik, (dan) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu," jelas pernyataan resmi Bank Dunia pada awal bulan lalu.

Lalu, ada pula laporan Bank Dunia yang lebih baru berjudul Indonesia Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) yang disebut "mengkritik" kualitas infrastruktur Indonesia.

Itu pun sudah dibantah Bank Dunia, sebab ternyata laporan tersebut ditulis bersama pihak pemerintah dan bersifat assessment, bukan kritik. Laporannya juga belum final.

"Itu belum final. Itu dimulai disiapkan pertengahan 2017," ujar Lestari Boediono, Senior Communication Officer Bank Dunia Indonesia saat dihubungi Liputan6.com pada Januari lalu.

"Laporannya itu dibuatnya diskusi sama Kementerian Keuangan, Bappenas, Koordinator, BUMN, PUPR, Perdagangan OJK, nah kemarin itu baru ada diskusi high level pada Desember yang melibatkan kementerian-kementerian ini semua," tegas Lestari.

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto mengaku memiliki strategi dalam pembangunan infrastruktur, jika terpilih menjadi presiden.

Ditegaskan, pendekatan yang akan dilakukan dan diklaim lebih baik dan efisien, adalah dengan melibatkan masyarakat terkait perencanaan pembangunannya. 

"Sangat penting kita harus ikut sertakan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan infrastruktur itu. Bagaimanapun kita harus cadangkan ganti rugi untuk masyarakat yang terkena dampak ini," jelas dia pada Debat Capres Kedua yang berlangsung di Hotal Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Dengan melibatkan masyarakat yang terdampak pembangunan, harapannya mampu menyejahterakan mereka sendiri.

Prabowo juga mengkritisi cara pemerintah sekarang yang banyak membangun infrastruktur dengan cara menambah utang. Baginya, utang ini beresiko terhadap efisiensi infrastruktur yang sudah dibangun.

"Saya lihat banyak kita utang untuk bangun infrastruktur nanti akan berdampak ke efisiensi infrastruktur itu sendiri," tegas dia.

"Bagiamanapun membayar utang itu beban ekonomi kita," pungkasnya.