Pemerintah Beri Kesempatan Akses Data Migas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memilki gagasan untuk meningkatkan kandungan minyak dan gas (migas) nasional.

Salah satu dengan memberikan kemudahan akses data ke perusahaan pencari migas atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengatakan, ada beberapa pilihan daya yang dimungkinkan bisa dibuka untuk calon investor, seperti data akuisisi dan data spesifikasi survei sesmik. Namun, belum ada keputusan untuk data yang bisa diakses.

‎"Lalu data itu diproses. Setelah diproses lalu di intepretasi. Jenis-jenis data ini beberapa sudah kita jelaskan. Mana yang bisa open ke publik. Kalau data itu di universitas dan di perusahaan lalu ada sesuatu yang menarik, izin ke pemerintah dulu," kata Arcandra, di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Arcandra menuturkan, meski pemerintah memberi kesempatan investor mengakses data, tetapi ada data yang dijaga kerahasiaannya. Pembukaan akses data sudah dilakukan negara lain untuk menarik investor mencari kandungan migas.

"Negara lain seperti apa? Data data akuisisi kita peroleh secara gratis. Tapi kita jaga sesuai kerahasiaannya,"‎ tutur dia.

‎Arcandra mengakui, pemerintah masih memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan pencarian migas atau eksplorasi, dampaknya adalah data kandungan migas yang dimiliki menjadi minim. Untuk itu kontraktor diberikan kesempatan mendata. Data yang diperoleh pun bisa dijual ke kontraktor lain.

"Dana APBN Rp 60-70 miliar untuk eksplorasi. Dengan dana tersebut maka data terbatas. Salah satu caranya adalah kita meng-ecourage eksplorasi dengan biaya mereka sendiri. Kedua, ada enggak company yang mau melakukan studi seismik? Mau. Mereka melakukan aspek survei dengan biaya sendiri," kata dia.

Sebelumnya, kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas‎) akan mendapat kemudahan pembebasan lahan. Dengan adanya kemudahan ini akan membuat proses pencarian migas semakin masif sehingga dapat meningkatkan produksi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, saat ini kondisi produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan sehingga harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan.

"Hari ini produksi migas dalam negeri sekitar 800 ribu barel, kita impor sekitar 1 juta barel. Itu yang menyebabkan defisit kita paling banyak di sektor migas," kata Sofyan, di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, Senin 28 Januari 2019.

Untuk meningkatkan produksi migas perlu dilakukan terobosan, diantaranya memudahkan pembebasan tanah yang akan digunakan untuk kegiatan pencarian migas. Dengan begitu, akan mendorong kegiatan eksplorasi yang berujung pada peningkatan produksi migas.

"Paling tidak eksplorasi bisa lebih cepat. Selama ini perusahaan-perusahaan migas sulit sekali untuk ngebor," tuturnya.

Sofyan mengungkapkan, agar pembebasan lahan yang digunakan sektor hulu migas mendapat kemudahan, instansinya telah memberikan diskre‎si ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas).

"Saya akan buatkan diskresi sebagai menteri bahwa ini sama pentingnya dengan infrastruktur. Kita akan perlakukan ini sebagai kepentingan publik," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: