PLN Komitmen Listriki Destinasi Wisata Terpencil

Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai 100 persen. Termasuk untuk wilayah-wilayah terpencil namun memiliki potensi wisata yang besar.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, I Made Suprateka‎ menyatakan saat ini kondisi elektrifikasi nasional telah mencapai 98,3 persen.

Rasio kelistrikan ini mencakup daerah-daerah yang memiliki potensi menjadi destinasi wisata unggulan Indonesia mulai dari Aceh, Nias, Ternate, Sorong, hingga Jayapura.

"Ini sejalan dengan komitmen PLN menerangi seluruh daerah di Indonesia, termasuk pulau dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang sangat berpotensi menjadi daerah tujuan wisata, termasuk juga wisata ekstrim," ujar dia di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Made menjelaskan, PLN juga memiliki satu program yang dinamakan Program Listrik Pedesaan di mana hingga Desember 2018, jumlah desa yang sudah teraliri listrik mencapai 79.041 desa. Sementara pada periode 2015-2018, tambahan desa yang teraliri listrik mencapai 9.504 desa.

"PLN sudah berhasil menghilangkan pemadaman listrik secara bergiir yang terjadi tahun 2015, melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan secara berkesinambungan. Tidak hanya melalui cadangan daya listrik yang memadai dengan sistem yang besar, namun PLN sudah berhasil meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau akses listrik yaitu daerah 3T," jelas dia.

Dengan akses terhadap listrik yang lebih baik, Made berharap daerah-daerah tujuan wisata ini bisa berkembang dengan cepat. Selain itu juga akan membawa dampak positif bagi berjalan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

‎‎“Dengan mengaliri desa dan juga menerangi daerah-daerah 3T, maka akan mendorong ekonomi setempat bertumbuh. Dengan bertumbuhnya ekonomi, akan berdampak pula meningkatnya kesejahteraan masyakat di daerah tersebut," tandas dia.

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berjanji akan menurunkan harga listrik seratus hari pertama apabila terpilih sebagai presiden di Pilpres 17 April 2019.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara terkait janji Capres Paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto akan menurunkan harga listrik di 100 hari pertama kerja.

"Itu asal omong. Saya turunin harganya. Bagaimana harga yang lainnya. Harga produksinya. Tidak bisa sesederhana itu. Sekarang kita bikin banyak solar panel. Membantu untuk menjadi terang di daerah-daerah juga," kata dia, dalam acara Coffee Morning, di Kantornya, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Hal yang sama juga berlaku terhadap rencana untuk menurunkan harga bahan pokok seperti beras.

"Menurunkan harga misalnya beras. Mesti dikaji keseimbangannya di mana harga jualnya dan harga produksinya. Enggak bisa hanya satu saja. Makanya ada infrastruktur ada dana desa supaya cost production-nya menurun, supaya harga jualnya bisa disesuaikan. Jadi tidak semudah," ujar Luhut.

"Ada yang bilang dalam 100 hari Ekonomi kita tumbuh jadi berapa persen? 8 persen, saya mau belajar juga dari dia itu. Kalau bilang 5 persen itu baik bukan kita saja yang bilang baik semua dunia juga bilang baik," imbuhnya.

Luhut Binsar Pandjaitan pun menyentil salah seorang mantan Menko yang kerap mengritik Pemerintah dengan membanding-bandingkan kinerja pemerintah saat ini dengan di masa dia duduk di kabinet.

"Ada seorang ekonom bilang saya bisa turunkan. Kapan success story dia. Saya pernah menteri sama dia. Berapa lama dia Menteri Keuangan berapa lama dia Menko. Saya di situ. Ndak usalah klaim-klaim success story dia. Ndak boleh lah," tegas Luhut

"Jangan menjelek-jelekan orang lain. Mau klaim silakan. Tapi jangan menjelek-jelekan orang. Itu hak konstitusi Anda tapi jangan kita menyebarkan berita-berita bohong," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya Pemerintah dan PT PLN (persero) terus berupaya memberikan penyambungan listrik gratis untuk masyarakat miskin. Program tersebut didanai dari Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan,‎ pemasangan listrik gratis merupakan bentuk penyaluran subsidi ke rakyat miskin yang tidak mampu memasang listrik. Adapun biaya penyambungan tersebut sebesar Rp 1 juta.

"Sebagian APBN murni yang berikan subsidi ke rumah tangga miskin, yang tidak mampu membayar ongkos pemasangan pertama," kata Sri Mulyani saat menghadiri program ‎Sinergi Untuk Rakyat, di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Banten, Jumat 15 Maret 2019.

Menurut Sri Mulyani, program tersebut akan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun karena anggaran tersebut tidak cukup maka juga akan dimodali dari tanggung jawab sosial BUMN.

"Dari keseluruhan program listrik nasional yang dilakukan Kementerian ESDM bersama dengan kementerian BUMN dan PLN, kita gunakan seluruh sumber daya," tuturnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, program pemasangan listrik gratis terus dilaksanakan, untuk mengejar pemerataan kelistrikan (elektrifikasi) di seluruh Indonesia.

"Agar program 100 persen elektrifikasi bisa tercapai," tandasnya.