Menko Luhut Kritisi Janji Prabowo Turunkan Tarif Listrik di 100 Hari Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berjanji akan menurunkan harga listrik seratus hari pertama apabila terpilih sebagai presiden di Pilpres 17 April 2019.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara terkait janji Capres Paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto akan menurunkan harga listrik di 100 hari pertama kerja.

"Itu asal omong. Saya turunin harganya. Bagaimana harga yang lainnya. Harga produksinya. Tidak bisa sesederhana itu. Sekarang kita bikin banyak solar panel. Membantu untuk menjadi terang di daerah-daerah juga," kata dia, dalam acara Coffee Morning, di Kantornya, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Hal yang sama juga berlaku terhadap rencana untuk menurunkan harga bahan pokok seperti beras.

"Menurunkan harga misalnya beras. Mesti dikaji keseimbangannya di mana harga jualnya dan harga produksinya. Enggak bisa hanya satu saja. Makanya ada infrastruktur ada dana desa supaya cost production-nya menurun, supaya harga jualnya bisa disesuaikan. Jadi tidak semudah," ujar Luhut.

"Ada yang bilang dalam 100 hari Ekonomi kita tumbuh jadi berapa persen? 8 persen, saya mau belajar juga dari dia itu. Kalau bilang 5 persen itu baik bukan kita saja yang bilang baik semua dunia juga bilang baik," imbuhnya.

Luhut Binsar Pandjaitan pun menyentil salah seorang mantan Menko yang kerap mengritik Pemerintah dengan membanding-bandingkan kinerja pemerintah saat ini dengan di masa dia duduk di kabinet.

"Ada seorang ekonom bilang saya bisa turunkan. Kapan success story dia. Saya pernah menteri sama dia. Berapa lama dia Menteri Keuangan berapa lama dia Menko. Saya di situ. Ndak usalah klaim-klaim success story dia. Ndak boleh lah," tegas Luhut

"Jangan menjelek-jelekan orang lain. Mau klaim silakan. Tapi jangan menjelek-jelekan orang. Itu hak konstitusi Anda tapi jangan kita menyebarkan berita-berita bohong," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya Pemerintah dan PT PLN (persero) terus berupaya memberikan penyambungan listrik gratis untuk masyarakat miskin. Program tersebut didanai dari Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan,‎ pemasangan listrik gratis merupakan bentuk penyaluran subsidi ke rakyat miskin yang tidak mampu memasang listrik. Adapun biaya penyambungan tersebut sebesar Rp 1 juta.

"Sebagian APBN murni yang berikan subsidi ke rumah tangga miskin, yang tidak mampu membayar ongkos pemasangan pertama," kata Sri Mulyani saat menghadiri program ‎Sinergi Untuk Rakyat, di Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Banten, Jumat 15 Maret 2019.

Menurut Sri Mulyani, program tersebut akan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun karena anggaran tersebut tidak cukup maka juga akan dimodali dari tanggung jawab sosial BUMN.

"Dari keseluruhan program listrik nasional yang dilakukan Kementerian ESDM bersama dengan kementerian BUMN dan PLN, kita gunakan seluruh sumber daya," tuturnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, program pemasangan listrik gratis terus dilaksanakan, untuk mengejar pemerataan kelistrikan (elektrifikasi) di seluruh Indonesia.

"Agar program 100 persen elektrifikasi bisa tercapai," tandasnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 80 triliun. Rencananya, dana ini akan digunakan untuk investasi infrastruktur kelistrikan.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan, dengan anggaran belanja Rp 80 triliun, PLN akan menggunakannya untuk membangun pembangkit, transmisi dan gardu induk.

"Untuk pembangunan infrastruktur, untuk investasi," kata Sarwono, di Jakarta, Rabu 6 Februari 2019.

Menurut Sarwono, sumber pendanaan tersebut berasal dari internal perusahaan, serta dari sumber pendanaan eksternal. Namun dia belum bisa menyebutkan instrumen pendanaan yang akan digunakan.

"Dananya dari sebagian (dari luar perusahaan) apakah separuhnya dari pinjaman atau global bond atau sukuk," tutur dia.

Sarwono menungkapkan, untuk melakukan sumber pendanaan eksternal,‎ perusahaan menunggu momentum yang baik. "Kalau Harganya bagus, pas kita butuh. Klau ngak butuh ditunda. Contoh kemarin (tahun lalu) rencana Mei jadi september," kata dia.

Dia menegaskan, anggaran tersebut tidak akan digunakan untuk menutup utang.‎ "Saya mengatakan begini pembangkit porsinya paling besar‎, kemudian transmisi dan gardu," tandasnya.