Menhub Minta Rencana Mogok Kerja Dibatalkan, Ini Kata Karyawan Garuda

Serikat Karyawan Garuda akan lakukan konsolidasi dengan manajemen pada pekan ini

oleh Septian Deny diperbarui 29 Apr 2019, 11:46 WIB
Diterbitkan 29 Apr 2019, 11:46 WIB
Ilustrasi Pesawat Terbang
Pesawat Terbang Garuda Indonesia (Liputan6.com/Fahrizal Lubis)

Liputan6.com, Jakarta - Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) masih mempertimbangkan untuk menggelar aksi mogok kerja. Aksi ini sebelumnya akan digelar sebagai respons karyawan terhadap kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia.

Ketua Sekarga, Ahmad Irfan Nasution mengatakan, serikat karyawan masih akan melakukan koordinasi dengan pihak manajemen untuk mencari tahu masalah laporan keuangan yang mendapatkan penolakan dari pemegang saham.

"Kita lihat saja. Minggu ini kami akan konsolidasi ke dalam," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Menuru Irfan, pertimbangan karyawan Garuda Indonesia untuk jadi atau tidaknya menggelar aksi mogok kerja tidak ada kaitannnya dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Meski sebelumnya Budi telah mengimbau agar serikat pekerja membatalkan rencana aksi mogok tersebut.

"Enggak ada hubungannya dengan Pak Menteri Perhubungan," kata dia.

Irfan menyatakan, Sekarga juga siap untuk bekerja sama dengan pihak manajemen guna mencari solusi agar permasalahan ini tidak tidak sampai mengganggu kinerja Garuda Indonesia.

"Siap mencari solusi, karena kami ingin Garuda baik," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menhub Minta Karyawan Garuda Batalkan Rencana Mogok Kerja

Pencapaian Kinerja 4 Tahun Kemenhub
Menhub, Budi Karya Sumadi saat memberikan keterangan pers tentang pencapaian kinerja akhir tahun 2018 Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (13/12). Sejumlah pencapaian tercatat dalam laporan kinerja selama empat tahun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengomentari ancaman Serikat Karyawan Garuda Indonesia yang terdiri dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia (SEKARGA) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Dewan Pimpinan Cabang Awak Kabin yang berencana untuk melakukan aksi mogok dalam waktu dekat ini.

Aksi mogok tersebut menyikapi kisruh yang terjadi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang berlangsung pada 24 April 2019.

Menhub Budi mengimbau agar aksi mogok kerja tersebut tidak dilakukan.

"Ya besok kan katanya. Saya menghimbau agar semua stakeholders itu menahan diri, termasuk Serikat Pekerja, jangan lakukan itu (mogok kerja)," kata Menhub Budi saat ditemui di Kawasan CFD Bunderan HI, Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Kendati demikian, dia optimis kabar mengenai rencana aksi mogok tersebut tidak akan mengganggu operasional penerbangan secara umum.

"Insya Allah tidak. Makanya saya bilang Insya Allah tidak. Kami minta mereka menahan diri," ujarnya.

Dia mengaku akan segera melakukan komunikasi dengan serikat pekerja yang berencana melakukan aksi mogok tersebut.

"Nanti hari Senin saya akan kirim surat ke mereka," tutupnya.

Serikat Pekerja Garuda Desak Manajemen Selesaikan Kisruh Laporan Keuangan

Pesawat Garuda Indonesia
Ilustrasi (Istimewa)

Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) meminta manajemen untuk segera menyelesaikan masalah terkait dengan laporan keuangan Garuda Indonesia yang ditolak dua komisaris.

Ketua Sekarga, Ahmad Irfan Nasution mengatakan, masalah keberatan pemegang saham terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia harus segera diselesaikan. Sebab, hal ini akan mengganggu kinerja maskapai plat merah tersebut.

"Kami cuma menginginkan permasalahan keberatan pemegang saham tentang laporan keuangan selesai pada RUPS, karena laporan keuangan sudah diterima,"‎ ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Selain itu, lanjut Irfan, karyawan agar para petinggi di Garuda Indonesia juga menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang berlebihan. Ini agar masalah laporan keuangan Garuda tidak semakin berlarut-larut.

"Untuk itu meminta pemegang saham untuk menahan diri dalam berkomentar dipublik karena sangat merugikan Garuda serta dapat berkomunikasi agar permasalahan ini selesai. Kami ingin Garuda lebih baik," kata dia.

Menurut Irfan, Komisaris Utama Garuda juga telah berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan ini. Dia berharap masalah kisruh ini segera selesai dan manajemen bisa fokus untuk meningkatkan kinerja BUMN tersebut.

"Dan komisaris utama Garuda Indonesia yang baru sudah berjanji menyelesaikan masalah ini. Mudah mudah cepat selesai dan ada jalan keluar," tandas dia.

Laporan Keuangan Janggal, Komisaris Garuda Harus Eliminasi Sentimen Negatif

Garuda Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan langsung Denpasar- Mumbai PP.
Garuda Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan langsung Denpasar- Mumbai PP.

Janggalnya laporan keuangan (lapkeu) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) banyak menjadi sorotan. Hal ini lantaran kinerja perusahaan penerbangan pelat merah tersebut ditolak oleh dua komisaris yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria yang mewakili PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd.

Kepala Riset Koneksi Capital Alfred Nainggolan mengatakan, penolakan terhadap laporan keuangan oleh dua komisaris tersebut memberikan dampak negatif bagi saham Garuda Indonesia.

"Jadi kenapa ada 2 komisaris mengekspos penolakan tersebut? Padahal kalau dipikir-pikir bisa diselesaikan masalah internal ya. Kan ada rapat dewan komisaris," ujarnya kepada Liputan6.com, Sabtu (27/4/2019).

Oleh karena itu, menurutnya kemungkinan ada alasan lain dibalik insiden penolakan laporan keuangan itu.

"Kalau saya melihatnya ini tidak hanya sekedar penolakan saja. Kalau hanya penolakan dengan alasan missleading dan sebagainya itu sangatlah kecil. Justru saya berspekulasi jangan-jangan transaksi dengan Mahata ini," ujarnya.

"Artinya jika itu diakui sebagai pendapatan tapi belum diterima uangnya, itu kan dicatat sebagai piutang. Kalau ternyata istilahnya transaksinya batal, maka kemungkinan akan ada penyesuaian di 2019," tambah dia.

Untuk diketahui, Garuda Indonesia menjalin kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi untuk pemasangan layanan konektivitas (onboard wifi) dan hiburan pesawat. Dalam kerja sama tersebut nilai kontrak yang tertuang mencapai USD 239,94 juta.

Dia pun menambahkan, dengan adanya masalah ini tentu berdampak langsung pada kepercayaan investor terhadap Garuda Indonesia.

"Yang pasti pasar akan menunggu dulu seperti apa perkembangannya. Namun seharusnya dengan rasionalitas, komisaris sebaiknya berpikir bagaimana bisa mengeliminir sentimen-sentimen negatif. Maka dengan insiden ini persepsi pasar akan berkembang," ucap dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya