Bangun Ibu Kota Baru, Ini Saran Pelaku Industri hingga Akademisi

Liputan6.com, Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai berbagai tanggapan dari sejumlah kalangan.

Seperti yang diutarakan pelaku industri dan akademisi di bidang konstruksi, yang turut memberi beberapa saran dan masukan.

Direktur Teknik PT Wijaya Karya Beton Tbk, Sidiq Purnomo mengatakan, pembangunan ibu kota baru seakan menjadi sebuah lahan basah bagi para pelaku industri di sektor konstruksi.

"Sebagai pelaku industri kita sangat senang, karena itu seakan jadi makanan buat kita. Sebenarnya Jakarta sudah sangat berat menanggung bebannya. Kita selaku pelaku industri mendukung itu," ujar dia di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Sidiq juga mengemukakan, tenaga ahli di sektor konstruksi siap memberi masukan dalam proyek pembangunannya.

"Saya pikir para ahli kita sudah memiliki pertimbangan teknis terbaik untuk menentukan lokasi terbaik," tutur dia.

Di sisi lain, Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Parahyangan, Andreas Pramudya ikut menyuarakan sejumlah masukan terkait ide pembentukan ibu kota baru ini.

"Saran saya, pertama membuat masterplan secara keseluruhan. Soalnya kalau memindahkan (ibu kota) serentak itu akan memakan biaya tinggi. Jadi itu bisa dilakukan secara perlahan," imbuh dia.

Untuk mempermudah proses pembangunan, ia pun mengimbau pemerintah agar tak luput memanfaatkan teknologi digital dan terbarukan sebagai alatnya.

"Kayak di Singapura, kita enggak pernah melihat ada polisi. Tapi ketika ada pelanggaran, tiba-tiba muncul saja. Itu karena internet of things sudah jadi bagian di dalamnya. Kita juga bisa memanfaatkan itu," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, demi pemerataan ekonomi dan penyelesaian masalah di berbagai aspek, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui keputusan untuk ibu kota negara dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari kepadatan penduduk hingga lingkungan. Jika nanti terealisasi, pemindahan ibu kota bisa diselesaikan dalam dua target waktu, yaitu 5 atau 10 tahun.

"Perbedaannya, kalau 5 tahun ingin selesai tentu aktivitas dan pekerjaan akan lebih besar, begitu pula biayanya," ungkap Bambang di Gedung Bappenas, Selasa, 30 April 2019.

Dengan kata lain, pemindahan ibu kota akan lebih lama (10 tahun) jika aktivitas, pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.

Sementara, pembiayaan pemindahan ibu kota negara didasarkan pada skema pemindahan yang akan digunakan. Ada 2 skema yang diusulkan Bappenas, yaitu rightsizing ASN dan non-rightsizing.

Rightsizing adalah upaya pemangkasan staf disortir dari kepentingan jabatannya. Jika tidak dibutuhkan, jabatan bisa dihilangkan. Bila skema ini diterapkan, diperkirakan butuh biaya Rp 323 triliun untuk seluruh proses pemindahan.

Sedangkan jika tidak diterapkan, maka biayanya akan jauh lebih besar, yaitu Rp 466 triliun. Sumber dananya sendiri rencananya diambil dari APBN, penugasan BUMN, perusahaan swasta dan skema KPBU.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta telah diinisiasi pemerintah sejak satu tahun lalu.

"Jadi ini bukan ujug-ujug. ini direncanakan setahun yang lalu. Cuma kita silent saja untuk persiapan-persiapan," ujar Basuki di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 30 April 2019. 

Dalam hal ini, ia menyampaikan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ditugaskan sebagai pihak pengkaji, sementara Menteri PUPR diberi wewenangan selaku perancang desain.

Adapun wacana pemindahan ibu kota ini pertama kali disuarakan pada saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden pada Senin kemarin. Berdasarkan hasil kajian Bappenas, ada tiga opsi penentuan lokasi ibu kota baru.

"Pertama, tetap berada di Jakarta. Misalnya di kawasan Monas yang harus dijadikan government area. Kedua, di sekitar Jakarta dengan jarak 60 km. Ketiga di luar jawa. Kemarin pada saat ratas pak Presiden (Jokowi) memutuskan di luar Jawa," terangnya.

"Ini akan dikaji terus untuk nanti dibahas pada ratas-ratas selanjutnya untuk lalu difinalkan," dia menambahkan.

Dia pun menyatakan, pemerintah masih belum menentukan titik pasti di mana lokasi ibu kota baru tersebut. "Nah, itu yang belum ada," pungkas Basuki.