Kementerian PUPR Alokasikan Rp 39 Triliun untuk Ketersediaan Air

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hari Suprayogi menegaskan bahwa pihaknya akan terus berfokus pada pembangunan bendungan maupun saluran irigasi. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas tampung air serta mendekatkan akses masyarakat terhadap air bersih.

"Anggaran kan meningkat terus. PUPR sekarang nanti hampir Rp 120 triliun. Untuk SDA Rp 39 triliun tahun 2019. Itu menyelesaikan tampungan-tampungan sama irigasi," kata dia, saat ditemui, di Lokasi Situ Lido, Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/4/2019).

Dia mengakui bahwa saat ini kapasitas tampung per kapita Indonesia masih rendah. Tiap tahun, kata dia, kapasitas tampung Indonesia hanya mencapai 50 meter kubik per kapita per tahun. Sementara Pemerintah menargetkan kapasitas tampung Indonesia mencapai 120 meter kubik per kapita per tahun di 2030.

"Sekarang masih posisi 50 meter kubik per kapita per tahun. Kita jauh kalau dibandingkan. Thailand saja 1.200 Kita untuk menaikan menjadi 120 per kapita per tahun di tahun 2030,"

Pembangunan bendungan harus terus ditingkatkan. Sebab proyek-proyek pembangunan bendungan yang selama ini dijalankan, dia akui belum mampu mencapai target tersebut.

"Kalau 65 bendungan kita bangun tahun 2023 selesai baru 95 meter kubik per kapita per tahun. Jadi kita harus membangun tampungan-tampungan, waduk-waduk sebanyak mungkin," ungkap dia.

Apalagi Indonesia memiliki potensi air yang sangat besar untuk dimanfaatkan lebih optimal lagi. "Karena potensi air kita itu besar 27 triliun meter kubik per tahun," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan tampungan dan suplai air, diantaranya melalui pembangunan 65 bendungan, embung, revitalisasi danau dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pembangunan tampungan air di berbagai daerah di Indonesia akan terus dilanjutkan untuk mencapai Visium Kementerian PUPR Tahun 2030, yakni rasio tampungan air terhadap jumlah penduduk bisa mencapai sebesar 120 meter kubik per kapita per tahun atau meningkat dari saat ini baru mencapai 50 meter kubik per kapita per tahun.

Adapun rasio tampungan air di Tanah Air saat ini terhitung masih kecil, atau hanya satu tingkat di atas Ethiopia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam kurun 2015-2019 pemerintah menargetkan pembangunan 65 bendungan, dimana sebanyak 49 diantaranya merupakan bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan. Hingga 2018, sebanyak 55 dari 65 bendungan sudah dalam tahap konstruksi, dimana 14 bendungan sudah rampung atau dalam tahap penyelesaian akhir konstruksi. 

"Indonesia masih membutuhkan banyak bendungan. Jika dibandingankan dengan Korea yang luasnya setara dengan Jawa Tengah ada ribuan, China puluhan ribu bendungan. Bendungan kita baru 231 buat ditambah 65 buat. Baru 296 bendungan yang baru bisa mengairi 20 persen dari irigasi kita," jelas dia, Selasa (30/4/2019).

Dengan kondisi tersebut, ungkap Basuki, para ahli bendungan Indonesia harus lebih maju dalam merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara bendungan, serta mengantisipasi ancaman terhadap bendungan seperti risiko gempa bumi hingga perubahan iklim ekstrim.

"Adanya program pembangunan bendungan, semakin mengasah intellectual exercise kita tentang proses membangun bendungan-bendungan itu," urainya.

Oleh karenanya, ia pun mengimbau, tanggung jawab dan tantangan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) dalam pembangunan bendungan di Indonesia sangat besar. Salah satunya dalam menyiapkan SDM bendungan yang lebih tangguh, inovatif, dan tanggap terhadap ancaman bencana, baik di lokasi bendungan maupun lingkungan sekitarnya.

"Saya mengajak para generasi muda ahli bendungan besar yang tergabung dalam KNI-BB untuk memanfaatkan pembangunan 65 bendungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi," seru dia.