Sri Mulyani Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Baik Usai Aksi 22 Mei

Liputan6.com, Jakarta Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, kondisi ekonomi dalam negeri tetap baik usai aksi 22 Mei yang menyasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurutnya, pelaku usaha tetap percaya ekonomi Indonesia mampu dijaga pemerintah. "Sampai hari ini, masyarakat dan pelaku usaha dan kemarin sore saya hadir undangan bukber oleh Apindo, mereka sengaja tanggal 22 Mei untuk tunjukan bahwa mereka percaya dan confidence bahwa ekonomi Indonesia pasca pengumuman adalah tetap baik," ujar Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Dia melanjutkan, pandangan pelaku usaha tersebut adalah pandangan yang benar dan harus dipertahankan. Dia juga mengajak semua pihak agar percaya aparat kepolisian mampu menjaga keamanan dan kedamaian dalam negeri.

"Saya rasa itu adalah pandangan yang benar dan harus tetap dipertahankan karena kita percaya bahwa aparat penegak hukum akan bisa menangani sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kita semua di republik ini," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, sejauh ini seluruh indikator perekonomian menunjukkan kinerja positif. Terkait kerusuhan yang sempat terjadi, menurutnya, hal tersebut sudah diantisipasi oleh pelaku usaha.

"Kalau kita lihat semua indikator di dalam negeri, semuanya lebih positif. Sedangkan yang terjadi kerusuhan di dalam negeri, memang seluruh investor, pelaku ekonomi, sebetulnya sudah memahami bahwa pengumuman KPU dan pemenang itu melalui berbagai macam indikator mereka sudah antisipasi," tandasnya.

 Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Penanganan aksi demo terkait Pemilu dinilai jadi penentu arus investasi masuk ke Indonesia. Saat ini investor masih wait and see usai terjadi kericuhan saat aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu, Jakarta.

Investor masih mencermati langkah yang dilakukan para pejabat negara untuk membuat kondisi Jakarta lebih kondusif.

"Saya kira investor belum akan memberikan kesimpulan soal persepsi, sampai hari ini investor masih dalam posisi wait and see lah. Investor akan melihat sejauh mana mitigasi oleh pemerintah dan para elit agar konflik tak melebar," kata Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (23/5/2019).

Isu yang berkembang saat ini, kata Ronny, masih bersifat politis. Belum sampai mengganggu kegiatan ekonomi secara nasional.

Memang, untuk wilayah DKI Jakarta kegiatan ekonomi sedikit terganggu, namun  situasi ini hanya bersifat sementara.

"Jadi di mata investor, saya kira, aksi-aksi ini sifatnya hanya termporal. Persepsi bisnis dan ekspektasi investasi masih positif saya kira. Namun jika aksi-aksi seperti itu berlangsung lama, maka peluangnya merembes ke ranah ekonomi akan muncul. Setidaknya sampai hari ini, sudah mulai ada titik temu di antara kalangan elit," dia menambahkan.

Kericuhan pada aksi damai yang berlangsung selama dua hari di Jakarta menjadi sorotan banyak pihak. Sejumlah fasilitas perkantoran dan pertokoan di ibu kota terpaksa terhenti sementara dengan alasan keselamatan.

Namun kondisi yang terjadi di Jakarta dinilai masih belum mempengaruhi kegiatan ekonomi secara nasional.

Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita memandang, apa yang terjadi ini masih bersifat kondusif. Kalaupun ada pengaruhnya, hanya untuk kegiatan ekonomi di Jakarta saja.

"Pengaruh tentu ada, walau sampai hari ini belum terlalu signifikan. Setidaknya, untuk ekonomi riil, kawasan yang terpapar aksi-aksi tentu terganggu. Tapi secara nasional, masih belum berpengaruh besar," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (23/5/2019).

Ronny memandang, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dinilai masih bisa mengendalikan situasi.

Apa yang terjadi selama dua hari ini masih kental dengan isu politik. "Sampai hari ini, pemerintah masih terbilang berhasil menganalisasi masalah ini di ranah politik, jadi secara ekonomi masih belum terimbas signifikan," tegas dia.

Meski dua hari ini rupiah mengalami pelemahan, Ronny berpandangan hal ini bukan semata-mata karena aksi kerusuhan di dalam negeri, melainkan lebih karena faktor perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

"Jadi kondisi rupiah terbaru, lebih banyak karena faktor perang dagang lah, ketimbang faktor tanah abang," pungkas pria yang juga sebagai Staf Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) itu.