DPR Setuju Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah di APBN 2018

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah lebih dulu melaporkan beberapa pokok-pokok pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

"Apakah RUU tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018 ini dapat disetujui?," kata Pimpinan Rapat Paripurna, Utut Adiyanto di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Merespons pertanyaan Utut yang juga merupakan anggota Fraksi dari PDIP, seluruh peserta paripurna kompak menyerukan 'setuju'.

Usai pernyataan itu, kemudian Utut yang memimpin jalannya sidang mengetok palu menandakan seluruh peserta atau anggota DPR menyetujui laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam APBN 2018.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Di hadapan para anggota DPR, Sri Mulyani melaporkan beberapa pokok-pokok pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

Dia menuturkan, pelaksanaan APBN 2018 menunjukan capain yang cukup baik. Ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen lebih tinggi dibandingkan capaian 2017 sebesar 5,07 persen.

"Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun terakhir," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta.

Sri Mulyani menyampaikan peningkatan pertumbuhan ekonimi 2018 tersebut turut ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang juga berjalan kondusif.

Indikasi tersebut tercemin dengan tingkat inflasi pada 2018 yang terjaga sebesar 3,13 persen atau di bawah target inflasi ditetapkan pemerintah yakni 3,50 persen.

"Rendahnya tingkat inflasi tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, terutama harga bahan bakar dan listrik yang berxampak pada terjaganya daya beli masyarakat," ungkapnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019.

Di hadapan anggota DPR, Sri Mulyani melaporkan beberapa pokok-pokok pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

Menurut dia, pelaksanaan APBN 2018 menunjukan capain yang cukup baik, di mana perekonomian Indonesia mencapai 5,17 persen lebih tinggi dibandingkan capaian 2017 sebesar 5,07 persen. "Pertumbuhan ekonomi pada 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun terakhir," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi 2018 tersebut turut ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang juga berjalan kondusif. Indikasi tersebut tercemin dengan tingkat inflasi 2018 yang terjaga di angka 3,13 persen atau di bawah target inflasi ditetapkan pemerintah yakni 3,50 persen.

"Rendahnya tingkat inflasi tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, terutama harga bahan bakar dan listrik yang berxampak pada terjaganya daya beli masyarakat," ungkap Sri Mulyani.

Di sisi lain, eskalasi ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China sepanjang 2018 lalu merupakan isu yang mengemuka dan berdampak pada perekomomian Indonesia. Namun demikian, respons kebijakan dan koordinasi yang solid antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu meminimalisir dampak risiko global tersebut.

Hasil sinergi tersebut telah mampu meredakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat terdepresiasi hingga posisi 15.200 per dolar AS.

Hingga akhirnya stabilitas nilai tukar rupiah dapat dijaga pada kisaran 14.247 per dolar AS, atau terdepresiasi sekitar 6,9 persen jika dibandingkan dengan posisi rata-rata pada tahun 2017 sebesar 13.384 per dolar AS.

"Tingkat depresiasi tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di negara-negara berkembang seperti Turki, Argentina, dan Brazil," jelasnya.

Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi 2018, angka produk domestik bruto pada 2018 tercatat mencapai Rp 14.847 triliun, meningkat dibandingkan 2017 sebesar Rp 13.587 triliun.