Menko Darmin Ungkap Sulitnya Turunkan Kesenjangan Kaya dan Miskin

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,382 pada Maret 2019. Angka ini turun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2018 yang sebesar 0,384.

Penurunan ini juga diikuti oleh tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini turun sebesar 0,53 juta orang dibandingkan September 2018 seiring dengan naiknya garis kemiskinan indonesia.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengaku bahwa tidak mudah dalam menurunkan tingkat ketimpangan atau gini ratio. Kondisi ini berbalik dengan menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia.

Menurut Menko Darmin, upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan bisa dilakukan dengan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, otomatis angka kemiskinan bisa menurun.

"Kalau pertumbuhan terjadi biasanya tingkat kemiskinan itu turun tidak susah. Atau pengangguran turun juga tidak susah. Tapi kalau gini ratio turun, nah susah itu," kata Menko Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kendati begitu, capaian pemerintah selama ini pun sudah cukup baik sekalipun tingkat ketimpangan hanya turun tipis. "Jadi apa yang sudah dicapai beberapa tahun ini di mana pertumbuhan diiringi dengan penurunan gini rasio itu adalah satu prestasi yang tidak semua bisa melakukannya," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Berdasarkan data BPS Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding gini ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401.

Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2019 juga tercatat sebesar 0,317, turun dibandingkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,319 serta gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,93 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,59 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Adapun provinsi yang mempunyai nilai gini ratio tertinggi yaitu tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,423. Sementara yang terendah tercatat di Bangka Belitung dengan gini ratio sebesar 0,269.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,382 pada Maret 2019. Gini ratio ini merupakan tingkat ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya.

Kepala BPS, Suharyanto mengatakan, angka tersebut menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2018 yang sebesar 0,384. Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2018 juga turun sebesar 0,007 poin dari yang sebelumnya sebesar 0,389.

"Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding gini ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401," kata Suharyanto di kantornya, Senin (15/7/2019).

Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2019 juga tercatat sebesar 0,317, turun dibandingkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,319 serta gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.

Suharyanto menambahkan berdasarkan ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah angkanya di bawah sebesar 17,71 persen."Artinya pengeluaran penduduk pada Maret 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah," imbuhnya.