Lindungi UKM Lokal, Pemerintah Harus Tutup Lintas Batas E-Commerce

Salah satu pola konsumen masyarakat Indonesia saat in kebanyakan menginginkan pengiriman barang lebih cepat ditambah lagi dengan harga yang murah.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Agu 2019, 18:15 WIB
Diterbitkan 09 Agu 2019, 18:15 WIB
Ilustrasi e-Commerce
Ilustrasi e-Commerce (iStockPhoto)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani meminta kepada pemerintah agar menutup perdagangan lintas batas bagi e-commerce di Tanah Air. Sebab, apabila terus dibuka dikhawatirkan para pelaku e-commerce dalam negeri akan tergerus oleh barang-barang dari luar.

"Masalah e-commerce ini juga satu sisi yang kita dipersimpangan, kita ini mau membuka crost border (lintas batas) atau tidak? Kalau itu dibuka maka UKM itu saya rasa dengan cepat akan mati semua karena memang tidak bisa bersaing," kata Haryadi saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Haryadi mengatakan, salah satu pola konsumen masyarakat Indonesia saat in kebanyakan menginginkan pengiriman barang lebih cepat ditambah lagi dengan harga yang murah. Sedangkan China cukup signifikan dalam mengambil peranan itu.

Sebab, kata Haryadi, China menggunakan pusat logistik berikatnya berada di Singapura. Sehingga dari segi kemampuan pengiriman dan harga pun dapat bersaing dengan pelaku UKM di Indonesia.

"Barang itu bisa sampai ke kita sekitar 2 hari, karena itu barang dari Singapura. Konsumen kan tidak peduli barang dari mana selama produk bagus dan variasinya banyak. Ini jadi pekerjaan rumah kita adalah sebaiknya tidak dibuka crost border itu," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menkominfo: Banjir Barang Impor Bukan Salah E-Commerce

Ilustrasi e-Commerce, eCommerce, Online Marketplace, Bisnis Online
Ilustrasi e-Commerce, eCommerce, Online Marketplace, Bisnis Online

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara turut ambil suara terkait dengan banyaknya barang impor di Indonesia karena maraknya bisnis e-commerce.

Menurut Rudiantara, e-commerce tak bisa disalahkan atas maraknya produk impor yang beredar di Indonesia.

"Katanya saat ini salah satu penyumbang defisit negara adalah e-commerce. Saya katakan, ini bisa iya bisa tidak. Bisa iya kalau e-commerce itu sifatnya business to consumer (B to C) dan membawa barang dari luar negeri," tutur Rudiantara di acara konferensi pers perayaan ulang tahun Blibli.com ke-8 di Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (26/7/2019) malam. 

Sementara kata Rudiantara, kalau e-commerce tersebut bersifat consumer to consumer (C to C), merchant bukanlah importir. Untuk itu, merchant di e-commerce C to C membeli produk impor dari agen-agen dan distributor di Indonesia.

Oleh karenanya, menurut menteri yang karib dibaca Chief RA ini, distributorlah yang perlu diperhatikan agar tidak melakukan impor barang terlalu banyak dari luar negeri.

"Kita bangsa Indonesia, jangan beli barang luar negeri, memang banyak barang impor yang murah. Namun bisa saja negara lain dumping (menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri, -red) ke pasar Indonesia," tutur Rudiantara.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya