DPR Pertanyakan Upaya Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi di 2020

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 berada dikisaran 5,3 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,2 persen.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammad Sarmudji mempertanyakan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Sebab dia menilai, konsumsi rumah tangga di 2020 tak semanis pada tahun ini.

Ini dikarenakan konsumsi rumah tangga di level masyarakat menengah ke bawah pada tahun ini masih banyak bergantung kepada kebijakan pemerintah. Seperti hal nya bantuan sosial (bansos) dan belanja pemilihan umum (Pemilu) Presiden 2019.

"Artinya kalau 2019 tidak ditopang bansos dan pemilu bisa jadi di bawah outlook 5 persen. Di 2020 kebijakan bansos akan berkurang dan tidak ada momentum pemilu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8).

Dengan kondisi tersebut, Anggota Fraksi Golkar ini khawatir tahun depan pemerintah tidak banyak memiliki momentum yang dapat mendorong angka konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah. "Memang masih ada pilkada serentak, tapi apakah akan menopang sama seperti pemilu?," katanya.

Sementara dari sisi konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke atas, dia menilai tren pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Hal ini tercermin dengan stagnannya pertumbuhan di sektor properti.

"Artinya di kelas menengah ke atas ada problem konsumsi rumah tangga," katanya.

Asal tahu saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2019 sebesar 5,05 persen (year on year/yoy). Sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2019 sebesar 5,07 persen.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, merespon keputusan Bank Indonesia (BI) dalam menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps atau menjadi 5,50 persen. Menurut dia, keputusan Bank Sentral Indonesia tersebut sudah dipikirkan secara matang hingga dampak ke depannya.

"Tentu kita menghormati dari sisi keputusan Bank Indonesia yang dalam komunikasinya ingin agar momentum pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga," kata Menteri Sri Mulyani, saat ditemui di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/8).

Dengan pelonggaran suku bunga acuan BI, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawal perekonomian Indonesia dari dampak pelemahan ekonomi global. Oleh karenanya, pihaknya akan mempelajari dan menentukan sikap dari sisi kebijakan baik BI dan OJK.

"Tujuannya apa? Agar tetap perekonomian Indonesia bisa maju dari sisi pertumbuhan ekonomi bisa terjaga, stabilitas bisa kita jaga, dan dari sisi perkembangan pembangunan yang sudah dilakukan," jelas dia.

"Jadi policy yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia akan kita sinkronkan dengan pemerintah, baik fiskal ke depan maupun yang sekarang," sambung Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah telah menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomidalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 berada di 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Angka ini lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,2 persen.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,3 persen sangat memungkinkan bisa terealisasi di 2020 mendatang. Hanya saja pemerintah perlu mebuat terobosan kebijakan yang bisa memacu domestik demand.

"Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sangat mungkin direalisasikan. Bahkan kita masih bisa mengejar pertumbuhan diatas itu," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (20/8).

Untuk mencapai realisasi pertumbuhan tersebut, pemerintah perlu menjaga konsumsi dalam negeri agar tumbuh tinggi diiringi dengan lompatan investasi. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta melakukan ekspansi fiskal serta mendorong Bank Indonesia (BI) mampu mengimbangi dengan ekspansi moneter.

Piter mengatakan, ekapansi fiskal dilakukan dengan meningkatkan belanja bersama-sama dan pelonggaran pajak. Di sisi lain, BI bisa mengimbangi dengan kebijakan moneter yang lebih longgar dalam bentuk penurunan suku bunga acuan serta operasi moneter yang lebih ekspsnsif.

Piter menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sesungguhnya tidak terlalu bergantung kepada kondisi perekonomian global. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional lebih banyak disumbang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Oleh karenanya, untuk memacu pertumbuhan tersbeut, dua komponen ini perlu didorong.

"Kita bukan negara ekspor yang pertumbuhan ekonominya sangat bergantung kepada kegiatan ekspor. Artinya lebih banyak ditentukan oleh kondisi domestik," kata dia.

Jika berkaca pada lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjebak di kisaran 5 persen lantaran konsumsi dan investasi tidak berjalan optimal atau stagnan. Di mana, konsumsi hanya tumbuh dikisaran 5 persen, demkian juga pertumbuhan investasi yang tidak pernah tumbuh dua digit.

"Akibatnya pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa beranjak dari angka lima persen," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com