Pengusaha: Tak Mudah Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2020 mencapai 5,3 persen. Sementara inflasi di kisaran 3,1 persen serta nilai tukar rupiah di level 14.400 per dolar Amerika Serikat (AS).

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR, Jumat (16/8/2019).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Johnny Darmawan mengatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tersebut tidak mudah dicapai. Terlebih di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global seperti saat ini.

"Growth (pertumbuhan ekonomi) fokus ke konsumsi dalam negeri dan investasi. Asumsi ekonomi dunia juga berat. Jadi 5,3 persen ini cukup menantang dan tidak mudah untuk dicapai," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

Namun demikian, lanjut Johnny, selama faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi dalam negeri, investasi dan ekspor bisa meningkat, maka pertumbuhan sebesar ini bisa saja untuk dicapai di tahun depan.

"5,3 persen bisa tercapai selama asumsi yang dipakai bisa terpenuhi," ungkap dia.

Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dipatok 14.400 per dolar AS, Johnny menyatakan angka tersebut cukup konservatif. Namun jika di tahun depan pemerintah bisa menarik banyak investasi masuk ke Indonesai dan mendorong ekspor, maka bisa saja rupiah berada di bawah 14.000 per dolar AS.

"Indonesia (rupiah) pernah mencapai 15.000 per dolar AS. Tapi semua itu tergantung pada supply dan demand (dolar AS). Jika investasi bisa banyak masuk, modal masuk, saya yakin bisa di bawah 14.000 per dolar AS, 13.000 per dolar AS. Tapi dengan angka segitu (14.400) itu cukup konservatif," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara untuk inflasi, Johnny menyoroti kebiasaan pemerintah yang membuka keran impor produk demi menjaga harga di dalam negeri dan mengendalikan inflasi.

Menurut dia, cara-cara seperti ini harus dihentikan dan pemerintah harus mulai mencari cara yang sehat untuk menjaga kestabilan harga di dalam negeri demi menekan tingkat inflasi.

"Inflasi tahun lalu bagus sekali, inflasi dua tahun berturut-turut (terkendali), salah satunya karena kebijakan impor. Giliran harga mau naik, maka impor sehingga harga turun. Tetapi itu sebenarnya tidak bagus untuk fundamental ekonomi," tandas dia.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tema kebijakan APBN pada tahun anggaran 2020 akan berpusat pada Sumber Daya Manusia (SDM). Fokus pengembangan SDM terutama demi modal ekonomi berbasis digital.

Jokowi menjelaskan tidak ingin agar bonus demografi yang terjadi di Indonesia menjadi sia-sia. Pasalnya, Indonesia sudah memasuki tahun-tahun penting untuk menjadi negara maju, yakni 2020-2024.

"Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah 'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia,' ujar Presiden Jokowi pada pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

Jokowi juga memilih menunjang SDM ketika melihat ekonomi-ekonomi negara lain sedang melambat karena percaya SDM bisa menjadi pembuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut Indonesia harus bisa menemukan peluang di tengah tren perlambatan ekonomi global.

Pemerintah pun berjanji bahwa anggaran akan ada untuk berbagai program pembangunan SDM. Itu diharapkan meningkatkan kemampuan sebagian besar penduduk Indonesia yang masih muda agar bisa bersaing di tingkat global.

"Berbagai program SDM kita siapkan untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," ujar Jokowi.

Pada pidato pagi ini pun Presiden Jokowi sempat membahas SDM. Ia ingin SDM Indonesia menjadi penopang ekonomi negara ketimbang Sumber Daya Alam (SDA), sekaligus menjadi SDM yang berideologi Pancasila.