Menteri Susi: Penenggelaman Kapal Satu-satunya Jalan Berantas Pencurian Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meyakini pemusnahan kapal pelaku pencurian ikan atau ilegal fishing merupakan satu-satunya cara untuk melawan ilegal unreported unregulated fishing. Hal ini dia sampaikan dalam Rakornas Satgas 115.

"Saya percaya pemusnahan ini satu-satunya cara untuk bisa memberikan effect," kata dia, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Selasa (17/9).

Menteri Susi mengatakan, biasanya kapal-kapal tersebut menjalankan kegiatan secara kelompok. "Paling sedikit mereka grup 10 kapal. Satu trade mereka dapat pendapatan Rp 1 sampai Rp 2 miliar," jelasnya.

Misalnya sebuah kapal disita lalu dilelang, maka bisa saja kapal tersebut kembali dibeli oleh sindikat penangkapan ikan ilegal. Dana untuk membeli kapal, jelas dia, tidak seberapa bagi sindikat tersebut karena mereka mendapatkan keuntungan dari kapal-kapal lain.

"Kalau mereka ditangkap, disita, terus dilelang, mereka bayar Rp 2 miliar itu pendapatan 1 kapal. Kapal yang lain bisa cari lagi," ungkapnya.

"Lalu mereka punya kaki tangan yang akan membeli kembali. Jadi kita tangkap lagi kapal yang sama dua tiga kali," tandasnya.

Dia pun mengakui, bahwa selama ini, hukuman yang diberikan baru menyentuh nahkoda kapal penangkap ikan ilegal. Namun belum menyentuh pemilik kapal.

"Hukum kita harus mulai revisi bila perlu. Karena selama ini hanya sentuh nakoda saja. Nahkoda dari sebuah sindikat mafia ilegal ini biasanya mereka tidak punya harga," ujar Menteri Susi.

"Kalau tuntutannya subsider Rp 100 juta, mereka tidak bayar karena tidak punya. Mereka hanya part dari big company. Mereka tidak peduli dikasih subsider Rp 100 juta, Rp 10 juta, tidak ada yang tebus," imbuhnya.   

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta anak buahnya untuk mawas diri dan mengubah total pola kerja pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian bisa selalu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Birokrat harusnya mulai mengubah mempermak dan meng-upgrade diri. Change your style of doing things, of making things, of talking about things," kata dia, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Pola komunikasi pun harus diubah. Susi meminta anak buahnya agar dapat memberikan informasi secara lugas dan jelas kepada masyarakat.

"Bahasa juga jangan lebay-lebay, panjang-panjang. Pakai kata-kata sederhana, mudah dimengerti, dan kerja. Itu sangat penting," imbuhnya.

Sebagai pembuat juga pengawas kebijakan, lanjut Susi, performa birokrasi sangat memengaruhi iklim usaha secara luas. Jika birokrasi kaku dan tidak selaras zaman, maka iklim bisnis secara keseluruhan bisa terganggu.

"Birokrasi Indonesia kalau tidak berubah ya nanti SDM pemerintah kalah, pelayanan masyarakat turun. Akhirnya masyarakat juga tidak kompetitif. Itu semua seperti domino," tegas dia.

Susi juga menyentil BUMN. BUMN dalam pandangan dia, harus lincah dan gesit dalam menjalankan usaha. "BUMN juga harus segesit swasta. Karena anda perusahaan walaupun di bawah naungan Kementerian, birokrat. Tapi anda birokrat yang harus menjalankan bisnis. Mindset anda juga harus seperti pebisnis," ungkap dia.

"Saya yakin, Indonesia kalau human resource-nya, yang berwenang, yang punya modal, yang punya pekerjaan, yang punya dagangan, semua ini mindset berubah untuk maju, untuk lebih baik," tandasnya.  

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) untuk menjaga suplai ikan untuk masyarakat. Dua perusahaan pelat merah ini diharapkan menjadi 'Bulog' di sektor perikanan.

Upaya menjaga ketersediaan pasokan ikan bagi masyarakat, lanjut Susi, bisa dijalankan misalnya dengan membangun sarana penampungan ikan di setiap provinsi.

"Sudah saatnya Perindo, Perinus itu di setiap Provinsi itu punya cold storage 5.000 ton," kata dia, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (12/9/2019). 

Hal ini, kata Susi merupakan pekerjaan rumah alias PR bagi manajemen Perindo maupun Perinus. "Musim beli tampung. Membuat kartel bisnis untuk menjaga suplai protein cukup untuk anak-anak bangsa. Jadi Bulog-nya ikan. Itu PR Dirut Perindo dan Perinus," ujarnya.

Tak hanya Perindo dan Perinus. Susi juga meminta PT Pos Indonesia untuk masuk dalam rantai suplai perikanan. Misalnya terlibat dalam distribusi ikan di Indonesia.

"PT Pos harus juga terjun. Jangan hanya kirimkan kertas saja. Kirimkan ikan kemana-mana. Fish by mail. Terobosan-terobosan semacam itu dimungkinkan dan platform digital itu dimungkinkan. Anda bisa bekerja dengan aplikasi dengan apa saja," tandas Susi Pudjiastuti.