Potensi Ekpor Besar, KKP Optimalisasi Budidaya Udang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerima audiensi perwakilan Shrimp Club Indonesia (SCI), Petambak Muda Indonesia (PMI), dan Asosiasiasi Pengusaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Indonesia (AP5I).

Mengawali audiensi, Ketua Umum SCI Iwan Sutanto mengungkapkan, budidaya udang di Indonesia kerap menghadapi kendala penyakit. Akibatnya banyak pembudidaya yang gagal panen.

Namun, Indonesia cukup beruntung tidak terkena wabah Early Mortality Syndrome (EMS) di saat negara lain seperti Tiongkok terjangkit wabah penyakit tersebut. Bahkan akibat wabah penyakit tersebut, produksi udang Tiongkok berkurang hingga 1 juta ton per tahun.

Guna mencegah penyakit serupa masuk ke Indonesia, pelaku usaha budidaya berharap agar KKP mengeluarkan aturan-aturan terkait pencegahan penyakit dan melanjutkan task force yang tengah dilakukan bersama dengan stakeholders perudangan nasional.

Harapan ini disampaikan kepada KKP karena selama ini KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dinilai telah banyak membantu persoalan yang dihadapi para pelaku usaha budidaya. Termasuk salah satunya saat produk udang Indonesia ditahan Amerika Serikat (AS) akibat tuduhan subsidi.

Selain itu menurutnya, budidaya udang Indonesia harus didorong karena udang merupakan salah satu komoditas perikanan budidaya andalan utama Indonesia. “Bicara ekspor, ya pasti mengarah ke udang karena 60 persen dari ekspor udang Indonesia adalah udang hasil budidaya. Bahkan nilainya di atas tuna," tuturnya.

Ia pun menyebut, dari angka 60 persen tersebut, 50 persennya diproduksi oleh SCI.

“Budidaya udang ini memang tempatnya mencari uang dan devisa. Di usaha ini pula kita bisa ciptakan banyak entrepreneur baru,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2019).

Akan tetapi Iwan menyebut, selama ini pihaknya mengalami sedikit kesulitan dalam perizinan budidaya udang akibat kurangnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Akibatnya, di tahun 2019 ini 7 perusahaan tambak udang intensif ditutup di Kabupaten Pesisir Selatan Lampung.

Senada dengan Iwan, Ketua AP5I Budhi Wibowo membenarkan bahwa udang merupakan komoditas dengan potensi perdagangan ekspor yang sangat besar. Menurutnya, ekspor udang Indonesia kurang lebih USD 1,8 miliar per tahun dengan jumlah lebih dari 200.000 ton.

AP5I sendiri menurutnya mengolah udang dari pembudidaya udang sebesar kurang lebih 350.000 ton. Padahal menurutnya, AP5I memiliki kapasitas mesin pengolah sebesar 550.000 ton. “Jadi kami masih kekurangan bahan baku kurang lebih 200.000 ton. Nah, ini yang menyebabkan kami sulit bersaing di pasar internasional karena kapasitas dan utilitas kami hanya 60 persen,” paparnya.

“Kami dengar, perikanan budidaya merupakan salah satu fokus pembangunan KKP saat ini. Semoga ke depan produksi budidaya udang dapat meningkat,” harapnya.

Menjawab harapan pelaku usaha budidaya tersebut, Menteri Edhy menegaskan bahwa sektor budidaya memang akan menjadi prioritas. Oleh karena itu, akan dilakukan optimalisasi salah satunya dengan penyediaan teknologi yang mumpuni dan berkelanjutan.

Menteri Edhy juga meminta pelaku usaha tambak intensif untuk memberikan pembinaan terhadap pembudidaya tradisional.

“Masa iya budidaya intensif bisa 50 ton setahun, sedangkan tambak tradisional hanya 1 ton per tahun? Saya mohon masukan bapak-bapak bagaimana menaikkan ini minimal pertahun/ha jadi 5 ton saja tambak tradisional,” ucapnya.

Menanggapi Menteri Edhy, PMI Rizky Darmawan menyatakan siap membantu meningkatkan teknologi budidaya pada tambak tradisional. Namun menurutnya, sebenarnya tidak ada masalah pada kualitas udang hasil produksi petambak tradisional.

Terkait harga yang kurang bisa bersaing di pasar internasional, PMI memandang perlu peningkatan strategi promosi. PMI siap membantu karena hampir semua anggota PMI tamatan luar negeri dan mempunyai jaringan dan informasi yang luas di luar negeri.

“Intinya konteks kita sekarang saat bicara pembudidaya kecil adalah pembinaan. Ini yang akan menjadi fokus kita ke depan,” tutup Menteri Edhy.