Masuknya Ahok Bakal Dongkrak Kinerja BUMN?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir tengah menjalankan sejumlah gebrakan. Salah satu yang menyita perhatian publik yakni memanggil Mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain itu, Erick juga memanggil mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah.

Lantas apakah langkah ini bakal mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja BUMN?

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah, untuk bisa mengatakan dampak kehadiran figur-figur tersebut terhadap kinerja BUMN masih perlu waktu. Sebab, harus diketahui secara pasti dimana mereka ditempatkan.

"Karena kan posisi dia itu di BUMN akan menentukan perannya, kontribusinya dia, jadi komisaris atau direksi itu totally different," ujar dia, di Jakarta, Rabu (20/11).

Misalnya sosok Ahok. Menurut dia, Ahok tidak dapat menjadi satu-satunya jaminan bahwa kinerja BUMN pasti terkerek.

"Seorang Ahok ditempatkan di BUMN, mungkin juga tidak akan mengubah BUMN secara keseluruhan," tegas dia.

"Yang bisa mengubah BUMN secara keseluruhan ya Kementerian BUMN itu sendiri, bukan seorang direksi. Jadi, dia akan jadi sarana atau alat bagi kementerian BUMN untuk mencapai arah tujuannya," lanjut dia.

Dia pun mengharapkan Erick Thohir lebih transparan dalam mengkomunikasikan kebijakannya. Dengan demikian, masyarakat mendapat informasi yang jelas.

"Kalau seandainya, Pak Erick Thohir melihat BUMN ini tidak efisien banyak korupsi, arah saya pembersihan, meningkatkan efisiensi, membrantas korupsi, makanya saya tempatkan orang-orang yang seperti Ahok, Chandra Hamzah, jadi jelas arahnya. Tapi sekarang ini kan kita belum tahu arahnya seperti apa kita belum tahu," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengisi jabatan direktur utama. Kelompok tersebut pun memiliki kriteria sendiri untuk sosok yang tepat menduduki jabatan tersebut.

Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan, sosok pengisi jabatan Direktur Utama Pertamina lebih baik dari kalangan internal perusahaan.

"Dari kalangan internal saya rasa lebih baik," kata Arie, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Dia menyebutkan, kriteria sosok direktur utama yang diinginkan serikat pekerja adalah yang paham bisnis Pertamina dari hulu sampai hilir. Selain itu, direktur utama yang baru juga harus mampu menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

"Memiliki komitmen untuk menegakkan kedaulatan energi Indonesia sesuai amanat UUD 45 Pasal 33," ujarnya.

Untuk diketahui, Pasal 33 mengatur soal pengelolaan ekonomi dan sumber daya nasional. Pada ayat (1) berbunyi, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam ayat (2) menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak mesti dikuasai oleh negara.

Ayat (3), menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. 

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digadang akan mengisi jabatan direksi Perusahaan Badan Usaha Milik Negarta (BUMN), di antaranya Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengatakan, jika Ahok nanti ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina, maka Ahok termasuk orang dari luar Pertamina ke lima berturut-turut yang duduk sebagai orang nomor satu di perusahaan energi plat merah tersebut.

"Selama ini sudah empat kali berturut-turut kursi dirut Pertamina diduduki oleh orang nonkarier dan ternyata hasilnya pun biasa-biasa saja," kata Sofyano, di Jakarta‎, Jumat (15/11/2019).

Dia memandang, penunjukan orang di luar Pertamina sebagai Direktur Utama Pertamina, menunjukkan pemerintah tidak percaya dengan kemampuan pegawai karier Pertamina, sehingga kembali memilih orang luar memimpin Pertamina.

"Apakah pemerintah yang berkuasa tak percaya dengan kemampuan orang karier Pertamina, sehingga tidak mau menempatkan mereka menduduki kursi Dirut Pertamina?" ungkapnya.

Menurut dia, penunjukan Ahok sebagai Direktur Utama Pertamina akan menimbulkan pertanyaan, mengenai keberhasilan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membina pejabat karier Pertamina, sehingga tidak dipercaya dan tidak pantas mendapat kesempatan memimpin Pertamina.

"Jika nanti Dirut Pertamina diganti lagi, dan ternyata orang luar yang dipercaya kembali, maka itu bisa saja dipahami bahwa pemerintah gagal membina orang Pertamina," tandasnya.