Sri Mulyani: Menkeu Memang Harus Bicara Pajak dan Utang, Bukan Tempe dan Tahu

Sri Mulyani mengatakan, setiap pendapatan negara maupun utang digunakan sebagai alat untuk pembangunan Indonesia.

oleh Liputan6.com diperbarui 27 Nov 2019, 16:15 WIB
Diterbitkan 27 Nov 2019, 16:15 WIB
Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali
Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2019). Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani mengatakan, postur APBN terdiri atas berbagai komponen. Beberapa di antaranya ekonomi makro dan pembangunan. Namun demikian yang paling banyak mendapat sorotan adalah pajak dan utang.

"Saya itu kalau di media sosial yang kami miliki, saya tahu ada saja yang selalu cuma bilang 'ah menteri keuangan tiap hari ngomongnya tentang pajak sama utang'. Kalau saya ngomongin tempe sama tahu lain dong," ujar Sri Mulyani.

Dia melanjutkan, sorotan mengenai utang tak hanya disampaikan melalui debat terbuka dan diskusi langsung. Namun juga disampaikan oleh beberapa pihak melalui parodi dan puisi.

"Nah kalau kita lihat, beberapa saat yang lalu kalau saya kasih kuliah ekonomi Indonesia, semua ngomong tentang fiskal. Semua fokusnya tentang utang saja, sampai dibuat puisi sampai dibuat parodi, segala macam. Itu karena isu menarik," jelasnya.

Padahal, kata Sri Mulyani, penyusunan APBN termasuk utang melalui proses yang cukup panjang. Proses tersebut juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Menyusun APBN pertama kita diskusi sama DPR outlook nya. 2020 diskusi sejak Maret, ekonomi akan seperti apa, dinamika seperti apa, lalu muncul asumsi makro. Kita asumsi growth 5,3, inflasi 3,1 persen, exchange rate Rp 14.400, suku bunga, harga minyak, gas. itu pengaruh semua dari postur APBN," jelasnya.

 

Untuk Pembangunan

20160929- Menkeu dan Komisi XI Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty-Jakarta- Johan Tallo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, setiap pendapatan negara maupun utang digunakan sebagai alat untuk pembangunan Indonesia. Pemerintah juga hati hati dalam menyalurkan setiap anggaran agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

"Tujuan pembangunan, target pengangguran, kemiskinan, gini ratio dan indeks pembangunan manusia baru kita susun posturnya. Jadi penerimaan dengan asumsi ini, berapa jumlah penerimaan yang akan kita colect next year, tax ratio-nya seperti apa, gimana cara mencapainya. Berapa kita belanjakan, untuk apa, itu yang kita lakukan dan tahun depan berapa defisitnya," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya