BPK: Penegakan Hukum dan Kebijakan Ekonomi Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, interaksi antara penegakan hukum dan kebijakan ekonomi menjadi sangat vital.

"Interaksi antara penegakan hukum dan juga kebijakan ekonomi jadi sangat vital. Penegakan hukum yang kuat, transparan, dan adil akan memberikan kepastian dan iklim investasi yang kondusif," kata Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK, Ahmad Adib Susilo, dalam seminar Nasional Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia tahun 2025, di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Ahmad menilai penegakan hukum yang kuat, transparan, dan adil akan memberikan kepastian yang sangat dibutuhkan oleh dunia investasi. Sebaliknya, kebijakan ekonomi yang responsif dan inovatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang sangat relevan dalam konteks isu global saat ini.

Menurutnya, BPK sebagai lembaga pemeriksa memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan yang ada. Melalui pemeriksaan keuangan negara, BPK memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan ini, diharapkan seluruh program pemerintah dapat tetap berjalan di jalur yang benar dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

"Melalui pemeriksaan keuangan negara, sehingga dapat memberikan rekomendasi agar seluruh kegiatan pemerintah, seluruh program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan stay on the track," ujarnya.

Di tahun 2025, Indonesia memiliki beberapa target pembangunan yang cukup optimistik. Antara lain, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran dapat turun menjadi 4,5-5 persen, pengurangan angka kemiskinan sebesar 7-8 persen, serta pengentasan kemiskinan ekstrem hingga mencapai angka 0 persen.

Selain itu, pemerintah juga berharap dapat menjaga rasio gini antara 0,379-0,382 untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.Dalam hal ini, penting bagi sektor-sektor seperti pertanian dan perikanan untuk didorong guna mendukung kesejahteraan petani dan nelayan.

Ahmad mengatakan target pembangunan yang menyentuh sektor-sektor tersebut menjadi salah satu kunci untuk mencapai pemerataan ekonomi yang lebih baik.

Adapun BPK melihat, kebijakan fiskal Indonesia di tahun 2025 akan difokuskan pada beberapa sektor penting. Untuk jangka pendek, fokus utama akan diberikan pada bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, untuk jangka panjang, pemerintah akan mempertahankan kebijakan pembangunan di sektor energi, sumber daya mineral (ESDM), hilirisasi industri, green economy, serta kewirausahaan.

Pemerintah juga menerapkan prinsip collecting more, spending better, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan fokus pada program-program yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan.

"Tentu jangka panjang, mempertahankan pada kebijakan pembangunan ESDM, hilirisasi industri, green economy, kewirausahaan, serta menggunakan prinsip collecting more, spending better," ujarnya.

BPK melihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan.

"Kalau kita lihat postur APBN 2025 juga mencerminkan komitmen pemerintah yang luar biasa dalam mendukung berbagai program pembangunan," ujar Ahmad.

Meskipun sedang dalam proses efisiensi, APBN yang diusulkan menunjukkan komitmen besar pemerintah untuk mencapai penerimaan sebesar Rp3.000 triliun, dengan hampir Rp2.500 triliun di antaranya berasal dari sektor perpajakan.

Pemerintah juga memprioritaskan sektor-sektor tertentu dalam belanja negara, yang mencapai Rp3.600 triliun, dengan defisit yang diperkirakan mencapai Rp2,53 triliun.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam belanja pemerintah di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta program-program yang mendukung peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Agar target penerimaan negara dapat tercapai, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi seluruh pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara kebijakan ekonomi yang inovatif, penegakan hukum yang tegas, dan program-program pemerintah yang tepat sasaran akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Indonesia menuju tahun 2025.

"Ini tentu jadi PR bersama bagaimana untuk meningkatkan penerimaan negara minimal mencapai target tadi. Untuk itu, maka perlu didorong pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.