Pemerintah Akan Evaluasi 7 BUMN yang Rugi Usai Terima PMN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan akan mengavaluasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait adanya perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak berjalan optimal.

Tercatat ada sebanyak tujuh BUMN mengalami kerugian setelah menerima suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah pada 2018.

"Jadi kami bersama menteri BUMN akan bersama sama melihat mana-mana yang memang perlu untuk diperkuat dalam bentuk penguatannya dan bagaimana misi pembangunannya tetap bisa dijalankan secara lebih bertanggung jawab," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Sebab, bagaimana pun, kata Sri Mulyani, semua BUMN ini sebagai entitas yang kemudian perlu dijaga keberlanjutan perusahaannya agar misi pembangunan tetap berjalan. Untuk itu, ke depan evaluasi ini menjadi penting agar tidak ada lagi BUMN yang merugi.

"Kalau dari sisi tata kelola perusahaan, kan, menteri BUMN sekarang sedang lakukan evaluasi dengan dua wamennya. Mereka sedang menjalankan itu. Nanti kami lihat duduk bersama bagaimana rancangan Beliau memperbaiki kinerja dan bagaimana bentuk kebijakan yang dibutuhkan BUMN tersebut," kata dia.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menambahkan dengan adanya perusahaan-perusahaan BUMN yang masih merugi, maka ke depan tata kelola perusahaan menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Menurut dia, apa-apa saja yang menyebabkan kerugian pada BUMN itu perlu dikupas lebih jauh.

"Iya harus diperhatikan tata kelolanya, ruginya karena apa, seperti apa dia sudah menerima PMN, iya kan. Lalu apa yang sudah dikerjakan, lalu bagaimana kondisi keuangannya. Kami analisis lebih lanjut bersama Kementerian BUMN," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, selama empat tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan modal sebesar Rp 105,5 triliun ke BUMN.

Dari dana tersebut, ada dua perusahaan yang menyedot anggaran terbanyak, yaitu PT PLN (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero).

"Dari Rp 105,5 triliun tersebut, 50 persen lebih terserap di PLN dan Hutama Karya," ujar Erick dalam pemaparannya di Gedung DPR, Senin (2/12/2019).

Rinciannya, PLN menyerap PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 35,1 triliun atau 33 persen, sementara Hutama Karya menyerap Rp 16,1 triliun atau 15 persen.

Penggunaan PMN ini, lanjut Erick, merupakan bagian dari penugasan pemerintah membangun instalasi ketenagalistrikan (PLN) dan pembangunan tol Trans Sumatera (Hutama Karya). Rual Tol Trans Sumatera yang sudah diresmikan kurang lebih 400 km.

Tahun ini, PLN membutuhkan PMN sebesar Rp 6,5 triliun (sudah terlaksana Rp 2,5 triliun) untuk pelayanan listrik desa, sehingga PLN masih memiliki sisa PMN Rp 4 triliun.

"Adapun untuk Hutama Karya, tahun ini sudah disuntik Rp 10,5 triliun untuk pembangunan tujuh ruas tol Trans Sumatera," lanjut Erick Thohir.

Selain PLN dan Hutama Karya, program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga mendapat suntikan modal.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama periode 2015-2018 belum berjalan optimal. Hal itu tercermin dari adanya tujuh BUMN yang masih saja mengalami kerugian pada 2018.

Sri Muyani merincikan secara tren kinerja keuangan BUMN penerima PMN sejak 2015 dan 2016 masing-masing mengalami pencapaian sama. Pada periode itu, dari beberapa BUMN yang disuntik modal pemerintah masing-masing sebanyak 33 perusahaan BUMN mengalami keuntungan dan delapan mengalami kerugian.

Pada 2017 kemudian, tren kerugian BUMN mengalami penurunan dengan banyaknya Perseroan yang mengalami keuntungan. Adapun pada periode itu, hanya tiga BUMN yang merugi, sementara 38 BUMN tercatat hasil positif. 

Namun pada 2018, Bendahara Negara itu menyayangkan lantaran BUMN yang mengalami kerugian kembali naik sebanyak tujuh perusahaan. Sementara yang mengalami keuntungan sebanyak 34 Perseroan.

"Kerugian pada tujuh BUMN yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT Power Solution Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel," katanya dalam rapat di Komisi XI, di DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Sri Mulyani menyampaikan, kerugin terjadi pada tujuh BUMN itu juga bukan tanpa sebab. Misalnya saja, untuk PT Krakatau Steel beban keuangan selama kontruksi menjadi salah satu utama Perseroan itu mengalami kerugian.

Kemudian untuk, Perum Bulog sendiri terdapat kelebihan pendapatan atas penyaluran rasta sehingga Bulog harus melalukan pembenahan koreksi pendapatan di 2018. Selain itu, kerugian yang disebabkan oleh PT Dirgantara Indonesia yakni akibat adanya pembatalan kontrak dan order tidak mencapai target.