Sri Mulyani Sebut 7 BUMN Masih Rugi meski Dapat Suntikan Modal Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama periode 2015-2018 belum berjalan optimal. Hal itu tercermin dari adanya tujuh BUMN yang masih saja mengalami kerugian pada 2018.

Sri Muyani merincikan secara tren kinerja keuangan BUMN penerima PMN sejak 2015 dan 2016 masing-masing mengalami pencapaian sama. Pada periode itu, dari beberapa BUMN yang disuntik modal pemerintah masing-masing sebanyak 33 perusahaan BUMN mengalami keuntungan dan delapan mengalami kerugian.

Pada 2017 kemudian, tren kerugian BUMN mengalami penurunan dengan banyaknya Perseroan yang mengalami keuntungan. Adapun pada periode itu, hanya tiga BUMN yang merugi, sementara 38 BUMN tercatat hasil positif.

Namun pada 2018, Bendahara Negara itu menyayangkan lantaran BUMN yang mengalami kerugian kembali naik sebanyak tujuh perusahaan. Sementara yang mengalami keuntungan sebanyak 34 Perseroan.

"Kerugian pada tujuh BUMN yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT Power Solution Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel," katanya dalam rapat di Komisi XI, di DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Sri Mulyani menyampaikan, kerugin terjadi pada tujuh BUMN itu juga bukan tanpa sebab. Misalnya saja, untuk PT Krakatau Steel beban keuangan selama kontruksi menjadi salah satu utama Perseroan itu mengalami kerugian.

Kemudian untuk, Perum Bulog sendiri terdapat kelebihan pendapatan atas penyaluran rasta sehingga Bulog harus melalukan pembenahan koreksi pendapatan di 2018. Selain itu, kerugian yang disebabkan oleh PT Dirgantara Indonesia yakni akibat adanya pembatalan kontrak dan order tidak mencapai target.

Repoorter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, setiap saat selalu mendapat curhatan dari berbagai kementerian dan lembaga mengenai kekurangan anggaran. Bahkan, beberapa kementerian mengaku lebih penting dibandingkan dengan kementerian lainnya.

"Ada yang minta senjata kita bagus, polisi minta gajinya dinaikkan, supaya dia tertib, semua itu kebutuhan. Itu yang saya dengar sebagai menteri keuangan, everybody says penting. Padahal, semuanya itu penting, sosial itu penting, kesehatan penting, pendidikan penting," ujarnya di Kampus UI, Depok, Rabu (27/11/2019).

Pada dasarnya, kata Sri Mulyani, semua kementerian memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi Indonesia. Termasuk kementerian yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Apalagi ada mas Nadiem sekarang, penting banget, PUPR penting, Pak Prabowo penting banget, jadi semua orang itu bilang penting. Kalau saya sudah tidak lagi terlalu sensitif lagi dengan kata penting, karena semua penting," papar Sri Mulyani.

Oleh karena semua penting, maka dalam penyusunan anggaran dan kebijakan fiskal, pemerintah melakukan penyaluran secara hati-hati dan tepat sasaran. Kebijakan fiskal terus dijaga kesehatan dan kredibilitasnya agar sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

"APBN itu banyak tujuannya, sementara penerimaan negara tidak selalu sama, selalu berubah. Oleh karena itu, ekonomi harus bisa tetap tumbuh sehat dan tumbuh merata, agar tercapai kemakmuran itu dan bisa dinikmati nanti melalui pemerataan lapangan pekerjaan. Cara untuk mencapai itu bisa dilakukan melalui APBN, dan tidak statis," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar seluruh pos kementerian yang diisi oleh menteri baru dapat segera melaporkan kebutuhan anggarannya untuk di 2020. Mengingat tinggal beberapa bulan lagi tahun buku anggaran 2019 segera ditutup.

"Kita langsung sampaikan bapak ibu menteri, 2020 tinggal 2 bulan dan dokumen anggaran sampaikan di November," kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, Kamis (31/10).

Sri Mulyani menyampaikan dua bulan ini memang menjadi paling krusial, karena biasanya belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami akselerasi. 

Sehingga dalam hal ini perlu ditekankan agar kemudian setiap kementerian memiliki tanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing.

"Kemarin karena ada kabinet baru kita langsung agenda pertama adalah rapat untuk berikan briefing terutama menteri baru mengenai tanggung jawab mereka untuk jaga agar momentum akselerasi budget eksekusi 2019 bisa jalan dan juga untuk 2020," jelas dia.

"Apalagi banyak menteri muda ide banyak, make sure ide itu tidak terjadi slowdown dari sisi belanja. Jangan sampai kita lagi banyak inisiatif, tapi yang di tangan tidak dieksekusi. Ini jadi tantangan," ucap Sri Mulyani.