Jokowi Mau Reformasi Industri Asuransi, Karena Kasus Jiwasraya?

Liputan6.com, Jakarta - Industri asuransi di Indonesia kini tengah tercoreng karena adanya kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tak mampu membayar klaim para nasabahnya.

Di saat yang bersamaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga hendak mereformasi industri asuransi di Tanah Air. Apakah kebijakan itu diambil lantaran adanya kasus yang diakibatkan Jiwasraya?

Saat ditanyai hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantahnya dan mengatakan bahwa lembaga keuangan nonbank kini memang memerlukan sebuah langkah reformasi.

"Enggak, tapi memang membutuhkan itu. Lembaga keuangan nonbank memang membutuhkan itu sehingga nanti akan diberlakukan OJK dan kami support secara pemerintah," tegas Jokowi di sela-sela Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Ritz-Charlton Hotel, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Jokowi menceritakan, pemerintah telah melakukan reformasi pada sektor keuangan perbankan pada periode 2000-2005. Kebijakan tersebut pada akhirnya membuat pengaturan, pengawasan dan permodalan perbankan jadi lebih baik dan sempurna.

"Untuk di industri keuangan yang nonbank saya sampaikan, baik asuransi dan dana pensiun butuh reformasi perbaikan, baik di pengaturan, pengawasan dan permodalan itu penting," seru dia.

Terkait kasus Jiwasraya, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya telah menerima laporan lengkap terkait kasus dua perseroan itu.

"Oh sudah sudah. 100 persen sudah disampaikan kepada saya. Yang paling penting Menteri BUMN, OJK, Menkeu juga sudah. Nanti akan diselesaikan masalah bisnis ekonominya, kemudian urusan hukum nanti yang di Kejaksaan Agung. Yang penting itu diselesaikan," imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut baik pehanan tersangka kasus Jiwasraya, sebab akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbaikan korporasi.

‎Erick mengatakan, ‎tindakan tegas dan tak pandang bulu pada kasus Jiwasraya sangat penting dalam mencapai keadilan, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik pada korporasi.

"Pengusutan kasus di masa lalu itu sekaligus penataan korporasi untuk hari ini dan masa depan yang semakin baik," kata Erick, di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Erick mengapresiasi upaya investigasi Badan Pemeriks‎a Keuangan (BPK) pada Jiwasraya, juga tindakan tegas Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Jiwasraya dengan melakukan penahanan tersangka.

‎"Kami mengapresiasi pihak BPK yang sudah melakukan investigasi dan juga pihak kejaksaan yang secara cepat dan responsif menangani kasus ini," ujarnya.

Adapun tersangkan tersebut yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, Mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hary Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM) Heru Hidayat.